TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendapatkan dukungan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menjalankan visi dan misi Presiden Joko Widodo.

"Saya lebih optimistis lagi setelah mendapatkan dukungan dari DPR Komisi X untuk bisa melaksanakan lompatan perbaikan, inovasi di dunia pendidikan kita untuk mencapai Indonesia maju," ujar Nadiem dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 6 November.

Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi X, Mendikbud Nadiem memaparkan lima arahan Presiden yang bertajuk "Arahan Presiden untuk Menciptakan SDM Unggul" yaitu pendidikan karakter, deregulasi dan debirokratisasi, meningkatkan investasi dan inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan teknologi.

"Kita harus bisa menciptakan institusi pendidikan yang bukan hanya mencetak tenaga kerja saja, tetapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan," kata Mendikbud.

Teknologi, menurut Mendikbud akan digunakan sebagai alat penciptaan pemerataan, khususnya untuk menjadikan daerah terpencil maupun kota besar mendapatkan dukungan yang sama untuk pembelajaran.

Menurut Mendikbud, teknologi akan menghadirkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi, baik anggaran maupun waktu.

"Teknologi yang akan kita berdayakan untuk membantu pendidikan kita. Bukan menggantikan pembelajaran, karena sampai kapanpun tidak bisa pembelajaran (itu) tergantikan oleh teknologi," tuturnya.

Para anggota Komisi X berharap proses transisi bidang pendidikan tinggi kembali ke Kemendikbud dapat berjalan lancar dan tidak terlalu menyita waktu.

"Saya berharap restrukturisasi akibat penggabungan kembali Dikti ke Kemendikbud dapat berjalan segera," kata Ketua Komisi X, Syaiful Huda.

Dalam rapat kerja, para Anggota Komisi X juga menitipkan target penyelesaian guru honorer, program pemenuhan kebutuhan guru, serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.

Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), My Esti Wijayati, kembali menegaskan pentingnya kejelasan aturan mengenai alokasi anggaran fungsi pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN, Desy Ratnasari juga menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam kesempatan untuk bersekolah atau melanjutkan pendidikan antara anak perempuan dan laki-laki.

Selain itu, para legislator juga meminta Mendikbud untuk melakukan revitalisasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) agar dapat meningkatkan kualitas guru di Tanah Air.