Menko Muhadjir: Ini Program Kerja Pendidikan 5 Tahun ke Depan

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Kamis, 14 November 2019 14:25 WIB

Ekspresi Muhadjir Effendy, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. Terlihat di sebelah kiri Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memaparkan sejumlah program kerja di sektor pendidikan yang akan dilaksanakan pemerintah selama lima tahun ke depan dalam rapat koordinasi nasional.

"Program kerja di pendidikan tersebut dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)," kata dia di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Rabu, 13 November 2019.

Ia mengatakan pemerintah akan mulai memberikan nilai-nilai kebangsaan untuk anak usia dini, sebagai salah satu upaya membentuk karakter anak bangsa sejak kecil.

"Kita akan mulai membiasakan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yaitu cinta Tanah Air, keagamaan, dan lain sebagainya," kata dia.

Ia menjelaskan pemberian nilai-nilai kebangsaan akan berdampak positif bagi anak-anak.

Hal tersebut, katanya, dilakukan melalui program pemerintah dengan Bantuan Operasional PAUD (BOP) dan program Pelayanan Sosial Dasar (PSD) PAUD.

Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan program secara besar-besaran, yaitu membangun satu desa satu PAUD melalui Kementerian Desa (Kemendes).

Pada fase pendidikan menengah, katanya, pemerintah akan melakukan sejumlah intervensi pendidikan, antara lain pembaharuan guru, distribusi, penyelarasan kurikulum, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Meskipun demikian, mantan Menteri Pendidikan tersebut, mengaku masih banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan, terutama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Terutama tentang guru honorer yang sekarang sedang kita bahas," katanya.

Pemerintah mencatat setidaknya terdapat 800 ribu guru honorer yang tersebar di seluruh Tanah Air. Kemenko PMK memastikan sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencari solusi.

Menurut Muhadjir, solusi untuk guru honorer tersebut, yaitu memberikan gaji yang dialokasikan dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan bagi sektor pendidikan sehingga ke depan pendapatan para pendidik itu tidak hanya dari BOP.

Berita terkait

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

17 jam lalu

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

18 jam lalu

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Sejumlah Daerah Terdampak Bencana

18 jam lalu

Kemendikbud Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Sejumlah Daerah Terdampak Bencana

Bencana alam melanda sejumlah wilayah di Tanah Air dalam sebulan terakhir.

Baca Selengkapnya

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

1 hari lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

1 hari lalu

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

1 hari lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

6 hari lalu

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah

Baca Selengkapnya

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

6 hari lalu

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan

Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Sumatera Barat bisa mencanangkan sadar bencana setiap harinya dalam puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

6 hari lalu

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.

Baca Selengkapnya