TEMPO.CO, Jakarta - Menyusul larangan penggunaan aplikasi video conference Zoom oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Pertahanan, pakar keamanan internet dari Vaksincom Alfons Tanujaya mengatakan lembaga negara yang membahas isu-isu terkait rahasia negara sebaiknya tidak menggunakan aplikasi umum.

Menurut Alfons, jika terkait rahasia negara, tidak ada aplikasi video conference komersial yang aman. “Ini tidak spesifik Zoom saja tetapi juga masalah semua aplikasi video conference,” ujarnya, Minggu, 3 Mei 2020.

Dalam Surat Edaran Kepala BNPT Nomor 8 Tahun 2020, lembaga itu menyebut alasan pelarangan karena tidak ada jaminan keamanan data dari pihak penyedia aplikasi zoom dan adanya duplikasi traffic ke server di negara lain yang dapat dimonitor oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Alfons mengatakan soal jaminan keamanan data dan duplikasi, aplikasi selain Zoom juga tidak memberikan jaminan keamanan data dan jaminan tidak ada duplikasi trafik.

Dia menduga hal ini menjadi isu di Zoom adalah karena servernya ada yang datanya di-route ke Cina dan di Amerika. “Hal ini menjadi isu yang sangat sensitif. Padahal kalau data di-route ke Amerika sama saja kan bisa disalahgunakan. Jadi di sini ada standar ganda,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, Zoom dalam versi terbaru, Zoom 5.0, sudah memberikan pilihan kepada pengguna di mana mereka dapat memilih server mana saja yang boleh route video conference-nya. “Dan juga ada pilihan data conference hanya di-host secara lokal di dalam jaringan lokal dan tidak keluar dari lingkungan korporat,” ujarnya.

Untuk lembaga yang sensitif terkait rahasia negraa, Alfons menyarankan untuk menggunakan aplikasi in house atau yang disediakan oleh BIN atau BSSN.

“Jangan asal pakai aplikasi yang mengklaim buatan anak bangsa, karena menurut pantauan kami banyak sekali aplikasi video conference yang mengaku-ngaku produk anak bangsa, kenyataannya cuma rebranding atau nyontek dari aplikasi lain yang ganti nama dan logo,” ujarnya.