TEMPO.CO, Jakarta - Vaksin Sinovac dari Cina telah masuk ke Indonesia ketika publik masih menunggu hasil uji vaksinnya di Bandung dan negara lain.

Epidemiolog Universitas Padjadjaran Panji Fortuna Hadisoemarto mengatakan vaksin itu tidak boleh digunakan sampai ada bukti pendukung untuk penggunaannya. “Keamanan, efektivitas (vaksin), kita belum tahu soal itu,” ujarnya saat dihubungi, Senin, 7 Desember 2020.

Menurut Panji, pihak yang berwenang menilai bukti-bukti vaksin Sinovac bisa dipakai atau tidak adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dia berharap BPOM memegang prinsip pembuktian untuk menilai vaksin. “Gosipnya, ini (vaksin) sudah datang harus dipakai,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech, perusahaan biofarmasi asal Cina, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Ahad malam, 6 Desember 2020, sekitar pukul 21.30. Pesawat Garuda Boeing 777-300ER mengangkutnya dengan kargo khusus lewat rute Beijing-Jakarta.

"Walaupun vaksin sudah datang dan berada di Indonesia, namun pelaksanaan vaksinasi harus melewati tahapan evaluasi dari BPOM untuk memastikan aspek mutu, keamanan dan efektivitasnya. Selain itu menunggu fatwa MUI untuk aspek kehalalannya," ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Ahad, 6 Desember 2020.

Panji mengaku tidak tahu pasti pertimbangan pembelian segera vaksin Sinovac itu. Namun negara lain juga melakukan pembelian serupa secara besar-besaran untuk mengamankan kebutuhan vaksin Covid-19. Upaya seperti itu menurutnya berisiko. “Kita mengambil risiko untuk mengamankan sejumlah dosis vaksin tapi belum tentu berhasil vaksinnya,” kata dia.

Setelah vaksin kini masuk, ujar Panji, pemerintah harus menjelaskan banyak soal vaksin dan rencana vaksinasinya ke publik termasuk edukasi warga. Paling tidak soal vaksin Sinovac, terutama keamanan dan efektivitas atau kemanjurannya melawan Covid-19. Beberapa informasi memang sudah beredar dan diketahui publik, namun masih ada yang belum pasti. “Ketidakpastian itu juga harus diinformasikan ke masyarakat,” ujarnya.

ANWAR SISWADI