TEMPO.CO, Jakarta - Kantor media Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa pihaknya berhenti menggunakan aplikasi pesan WhatsApp setelah diwajibkannya pengguna untuk menyetujui kebijakan privasi baru yang kontroversial.

Kabar tersebut diinformasikan melalui WhatsApp oleh pejabat kepresidenan dan meminta untuk beralih ke BiP--aplikasi milik perusahaan komunikasi Turki, Turkcell.

Baca:
Pakar ITB Duga Kebijakan Privasi Baru WhatsApp Terkait Aturan Uni Eropa

Aljazeera, pada Minggu, 10 Januari 2021 melaporkan bahwa peralihan tersebut akan dimulai hari ini, Senin, 11 Januari 2021. Menurut media pemerintah Turki yang mengutip Turkcell, BiP memperoleh lebih dari 1,12 juta pengguna hanya dalam 24 jam, dengan lebih dari 53 juta pengguna di seluruh dunia.

Bahkan, menyusul munculnya notifikasi berjudul 'WhatsApp sedang memperbarui ketentuan dan kebijakan privasi' pekan lalu, pengguna di Turki telah menolaknya di Twitter dengan tagar #DeletingWhatsapp.

Dalam notifikasi disebutkan bahwa jika pengguna mengetuk SETUJU, artinya mereka menerima ketentuan dan kebijakan privasi baru itu berlaku per 8 Februari mendatang. Disebutkan pula dalam notifikasi itu bahwa lewat dari 8 Februari, setiap pengguna perlu menerima pembaruan itu jika ingin bisa terus menggunakan aplikasi.

"Anda juga dapat mengunjungi Pusat Bantuan jika ingin menghapus akun dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut," bunyi bagian akhir notifikasi itu.

Pada hari Sabtu, 9 Januari 2021, Ali Taha Koc, kepala Kantor Transformasi Digital Kepresidenan Turki, mengkritik persyaratan layanan baru WhatsApp dan pengecualian dari aturan berbagi data baru untuk pengguna di Inggris Raya dan Uni Eropa. Dia juga meminta Turki untuk menggunakan aplikasi "nasional dan lokal" seperti BiP dan Dedi.

Menurut Koc, perbedaan antara negara anggota UE dan lainnya dalam hal privasi data tidak dapat diterima. “Seperti yang telah kami kutip dalam Pedoman Keamanan Informasi dan Komunikasi, aplikasi asal asing menanggung risiko signifikan terkait keamanan data,” cuit Koc di akun Twitter peibadinya.

Karena itulah, Koc berujat, Turki perlu melindungi data digital dengan perangkat lunak lokal dan nasional, serta mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan negaranya. “Jangan lupa bahwa data Turki akan tetap ada di Turki berkat solusi lokal dan nasional,” tutur Koc.

Bloomberg melaporkan bahwa penghapusan WhatsAp oleh pemerintah Turki adalah langkah terbarunya melawan raksasa media sosial. Sebelumnya, aplikasi besutan Mark Zuckerberg didenda Turki karena tidak menunjuk perwakilan lokal seperti yang diwajibkan oleh undang-undang baru.

Sebelumnya, bos perusahaan penerbangan luar angkasa SpaceX, Elon Musk melalui akun Twitter-nya juga mengecam Facebook atas pembaruan kebijakan privasi terbaru untuk aplikasi perpesanan terenkripsi yang seharusnya aman, WhatsApp. “Gunakan Signal,” cuit Musk, Kamis, 7 Januari 2021,

Musk juga memposting meme yang menggambarkan CEO Facebook Mark Zuckerberg berani berbohong kepada seorang anak tentang data yang dapat dikumpulkan perusahaannya. Postingan ini mengomentari link berita dari The Hacker News mengenai kebijakan baru WhatsApp tersebut.

ALJAZEERA | BLOOMBERG