TEMPO.CO, Jakarta - Media sosial Twitter telah menghapus lebih dari 50 unggahan atau tweet yang mengkritik penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah India. Platform itu melakukannya atas permintaan pemerintah India.

Pertama kali dilaporkan oleh situs berita India MediaNama, pemerintah India memerintahkan Twitter pada Jumat, 23 April 2021, untuk menyensor 52 tweet, menurut pemberitahuan pengungkapan di database Lumen—sebuah proyek Harvard University. Akun yang disensor termasuk anggota Parlemen India, dua pembuat film, aktor, dan seorang menteri negara bagian Benggala Barat.

Juru bicara Twitter mengatakan kepada The Verge, Minggu, 25 April 2021, Twitter mungkin membuat tweet tertentu tidak dapat dilihat oleh orang-orang di India jika melanggar hukum setempat.

Twitter mengaku memberi tahu pemegang akun sebelum menahan konten untuk membuat mereka sadar bahwa tindakan itu diambil sebagai tanggapan atas permintaan hukum dari pemerintah India.

“Saat kami menerima permintaan hukum yang valid, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat. Jika konten melanggar Peraturan Twitter, konten itu akan dihapus dari layanan,” kata juru bicara itu.

Dan jika ditetapkan sebagai ilegal di yurisdiksi tertentu, tapi tidak melanggar Peraturan Twitter, pihaknya dapat menahan akses ke konten hanya di India.

Dalam semua kasus, kata dia, Twitter memberi tahu pemegang akun secara langsung sehingga mereka mengetahui telah menerima perintah hukum yang berkaitan dengan akun tersebut.

Namun, hal ini bukan pertama kalinya Twitter tunduk pada tekanan dari pemerintah India. Selama protes petani pada Februari 2021, media sosial berlogi burung terbang itu secara permanen memblokir lebih dari 500 akun dan menghapus akun lainnya agar tidak terlihat di India.

Pemerintah India mengeluarkan pemberitahuan ketidakpatuhan kepada perusahaan, yang bisa berarti hukuman penjara bagi karyawan Twitter di India jika perusahaan menolak. Di antara akun yang ditangguhkan pada bulan Februari adalah majalah berita India The Caravan yang kemudian diaktifkan kembali.

“Akun resmi @thecaravanindia ditahan oleh India,” cuit Executive Editor @thecaravanindia dengan screen capture bukti akun ditahan, pada 1 Februari 2021 lalu.

Hukum India membatasi publikasi materi yang oleh pemerintah dianggap mencemarkan nama baik, atau yang dapat memicu kekerasan. Menurut pemberitahuan Lumen, salah satu tweet yang disensor di India (tapi masih terlihat di luar negeri) adalah dari menteri negara bagian Benggala Barat Moloy Ghatak, yang menuduh Perdana Menteri Narendra Modi meremehkan keseriusan pandemi virus corona.

Dalam tweet itu dituliskan, India tidak akan pernah memaafkan PM @narendramodi karena meremehkan situasi pandemi virus corona di negaranya dan membiarkan begitu banyak orang meninggal karena salah urus. “Pada saat India sedang mengalami krisis kesehatan, PM memilih untuk mengekspor jutaan vaksin ke negara lain,” bunyi tweet itu.

India berada di tengah gelombang kedua kasus Covid-19, yang membuat ventilator, obat-obatan, dan oksigen menjadi langka. Menurut situs Johns Hopkins, India melaporkan 349.691 kasus baru pada Sabtu, 24 April 2021 yang merupakan rekor baru angka tertinggi di dunia.

Negara itu juga melaporkan 2.767 kematian akibat Covid-19 pada hari yang sama, yang juga rekor baru. Menurut laporan itu, kurang dari 1,6 persen populasi negara itu telah divaksinasi penuh.

THE VERGE | MEDIANAMA | NEW YORK TIMES

Baca:
Bukan Ditembak atau Ditabrak, Ini Sebab Kapal Selam Argentina Tenggelam