TNI Gandeng UI untuk Pendidikan Dokter Spesialis

Reporter

Antara

Editor

Erwin Prima

Sabtu, 5 Maret 2022 06:35 WIB

Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) menerima kunjungan Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro (kanan) di Mabes TNI, Jakarta, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Jumat, 4 Maret 2022. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Ari Kuncoro membahas kerja sama bidang pendidikan dokter spesialis antara TNI dan UI.

Andika berencana menggandeng Universitas Indonesia dalam merekrut, menyeleksi, dan menggelar pendidikan spesialis untuk para dokter yang telah bertugas di lingkungan TNI.

Dalam pertemuan itu, yang disiarkan kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Jumat, 4 Maret 2022, Panglima menyampaikan ia berharap Universitas Indonesia dapat mengurus tahapan rekrutmen, seleksi, dan pendidikan, sementara nantinya TNI akan menyediakan rumah sakit militer untuk praktik dan pemagangan.

Dalam pertemuan yang sama, Andika juga menyampaikan ia bersama jajarannya, antara lain Kepala Pusat Kesehatan TNI, dan kepala pusat kesehatan tiga matra TNI akan kembali bertemu dengan pihak Universitas Indonesia untuk membahas teknis kerja sama.

TNI di bawah kepemimpinan Andika Perkasa berupaya meningkatkan jumlah dokter spesialis di lingkungan TNI mengingat jumlahnya saat ini masih belum memadai.

Advertising
Advertising

TNI pada bulan lalu juga telah meneken kerja sama dengan Universitas Airlangga untuk pendidikan dokter spesialis para prajurit.

Panglima TNI, dalam kerja sama dengan Universitas Airlangga, juga menghendaki penggunaan rumah sakit militer sebagai tempat magang dan praktik para prajurit yang menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Oleh karena itu, Panglima pada bulan lalu, sebagaimana disiarkan dalam kanal YouTube-nya, meminta jajarannya mendata rumah sakit militer yang siap menjadi tempat pendidikan.

Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Mohammad Nasih saat meresmikan kerja sama dengan TNI bulan lalu menyampaikan Indonesia masih kekurangan dokter umum dan dokter spesialis sehingga kesenjangan atau disparitas pelayanan kesehatan antardaerah masih terjadi.

Indonesia sejauh ini memiliki sekitar 41.000 dokter spesialis dan 145.000 dokter umum, ungkap Prof. Nasih. Jumlah itu belum memadai, karena satu orang dokter spesialis harus melayani lebih dari 6.000 orang, kata dia sebagaimana dikutip dari laman resmi Universitas Airlangga.

ANTARA

Baca:
Panglima TNI Dorong Prajurit Ikut Pendidikan Dokter Spesialis

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Kisah Dokter Radiasi, Bertugas Sejak 1985 Kini Harus Hengkang dari Rumah Dinas BRIN

3 jam lalu

Kisah Dokter Radiasi, Bertugas Sejak 1985 Kini Harus Hengkang dari Rumah Dinas BRIN

Mendiami rumah dinas BRIN (dulu Batan) sejak 1985, Tri Mayhayati bersama pensiunan lainnya kini harus meninggalkan kediaman yang ditempati 38 tahun.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

17 jam lalu

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

UKT Melambung, Selain UGM dan UI di PTN Mana Lagi? Di Unsoed kenaikan hingga 300-500 Persen

1 hari lalu

UKT Melambung, Selain UGM dan UI di PTN Mana Lagi? Di Unsoed kenaikan hingga 300-500 Persen

Protes kenaikan UKT terus terjadi di sejumlah PTN, antara lain di UI, UGM, Unri, Unsoed, ITB, USU, dan IAIN Syarif Hidayatullah.

Baca Selengkapnya

Kritik Wacana Revisi UU TNI, PBHI Ungkap Ada 114 PSN Dijaga Militer Saat Ini

1 hari lalu

Kritik Wacana Revisi UU TNI, PBHI Ungkap Ada 114 PSN Dijaga Militer Saat Ini

Wacana Revisi UU TNI kembali mencuat, kritik mulai berdatangan. Salah satunya PBHI yang melihat kemiripan seperti era Orde Baru, hingga mengungkap 114 PSN yang kini dijaga TNI.

Baca Selengkapnya

Pembuka Gerbang Reformasi 1998, Aksi Mahasiswa Geruduk Gedung DPR Menjadi Awal Soeharto Lengser

1 hari lalu

Pembuka Gerbang Reformasi 1998, Aksi Mahasiswa Geruduk Gedung DPR Menjadi Awal Soeharto Lengser

Pada 18 Mei 1998, mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR, membuat tuntutan agar Soeharto mundur. Peristiwa ini menjadi awal era reformasi.

Baca Selengkapnya

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

2 hari lalu

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

Ditpolairud Polda Bali kini melakukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali, kerahkan 2 kapal dan 3 helikopter.

Baca Selengkapnya

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

2 hari lalu

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, bersama para perwira tinggi Jenderal TNI siap bergerak bersama memastikan program optimasi lahan rawa (Oplah) dan pompanisasi di seluruh Indonesia berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Polda Bali Tolak Cabut Status Tersangka, Kuasa Hukum Anandira Puspita Siapkan Alat Bukti dan 2 Saksi Ahli

3 hari lalu

Polda Bali Tolak Cabut Status Tersangka, Kuasa Hukum Anandira Puspita Siapkan Alat Bukti dan 2 Saksi Ahli

Kepolisian Daerah Bali menolak mencabut status tersangka dalam sidang perdana praperadilan Anandira Puspita.

Baca Selengkapnya

Sosok Dian Andriani Anggota Korps Wanita TNI AD Pertama Berpangkat Mayjen

3 hari lalu

Sosok Dian Andriani Anggota Korps Wanita TNI AD Pertama Berpangkat Mayjen

Dian Andriani merupakan perempuan pertama yang mencapai pangkat Mayjen TNI AD di Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).

Baca Selengkapnya

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

3 hari lalu

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.

Baca Selengkapnya