TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Pemajuan Iptek dan Inovasi (MPI) memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Komisi VII DPR yang mengeluarkan rekomendasi langkah-langkah terhadap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Kepala BRIN pada tanggal 30 Januari 2023.

Rapat tersebut menghasilkan dua rekomendasi, yaitu melakukan audit khusus terkait penggunaan anggaran BRIN tahun 2022 dan mendesak pemerintah untuk mengganti Kepala BRIN.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Komisi VII DPR RI yang secara bulat memberikan rekomendasi tersebut,” ujar juru bicara MPI, Akhmad Farid Widodo, dalam keterangan yang diterima Tempo, Selasa, 31 Januari 2023.

Menurutnya, rekomendasi tersebut sejalan dengan berbagai pandangan dari para periset, masyarakat dan komunitas ilmiah. Laksana Tri Handoko sebagai pimpinan BRIN telah menciptakan situasi yang kontraproduktif dalam penyelenggaraan riset dan inovasi, serta merusak relasi kelembagaan Iptek dengan sektor-sektor terkait.

“Kami menilai rekam jejak dan tindak tanduk Kepala BRIN baik sejak menjadi Kepala LIPI maupun Kepala BRIN jauh dari nilai-nilai pengelolaan lembaga pemerintah yang profesional dan bertanggung jawab,” jelas Farid. Ia merujuk adanya temuan-temuan BPK dan Ombudsman Republik Indonesia.

Menurutnya, langkah-langkah pemajuan iptek nasional serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan riset dan inovasi nasional tidak mungkin berjalan tanpa adanya pergantian Kepala BRIN.

Selain pergantian Kepala BRIN, ia juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan dan pelaksanaan yang dihasilkan oleh BRIN selama ini yang telah mengganggu ekosistem riset nasional.

“Kami mengharapkan Komisi VII DPR RI juga mengawal langkah-langkah korektif untuk perbaikan tata kelola riset dan inovasi agar berjalan sesuai dengan UU Sinas Iptek secara konsisten. Kami juga mengharapkan anggota DPR dapat melanjutkan proses telaah yudikatif tentang BRIN melalui Panitia Kerja (Panja) untuk BRIN yang telah terbentuk,” tulisnya.

Dengan rekomendasi Komisi VII DPR RI, dan keprihatinan mendalam dari segenap sivitas periset Indonesia, MPI meyakini bahwa Presiden Joko Widodo dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana demi mewujudkan Indonesia maju dengan kembali memperkuat ekosistem Iptek nasional.

Situasi Rapat DPR

Sedianya, agenda rapat itu membahas realokasi anggaran BRIN tahun anggaran 2023 ihwal rencana program kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Namun, menjelang Handoko memaparkan materinya, muncul interupsi dari sejumlah anggota DPR menyoroti kinerja BRIN.

Wakil Ketua Komisi Riset Maman Abdurrahman, Senin, 30 Januari 2023, mengatakan anggaran BRIN untuk program masyarakat pada tahun lalu sebesar sekitar Rp 800 miliar, namun yang terealisasi hanya Rp 100 miliar. “Pertanyaan paling sederhana, ke mana Rp 700 miliarnya itu?” tanyanya.

Menurut dia, BRIN punya banyak masalah di internal, polemik hubungan di antara sesama periset, hingga tindakan tidak profesional yang dilakukan pejabat terkait di BRIN. Oleh sebab itu, ia meminta pertanggungjawaban penuh Laksana selaku Kepala BRIN. “Saya tegas rekomendasikan pergantian Kepala BRIN karena sudah hampir dua tahun selalu bermasalah seperti ini,” kata Maman.

Ia juga merujuk pada laporan Koran Tempo bertajuk Patgulipat Dana Riset Berdalih Diseminasi Konstituen edisi Senin, 30 Januari 2023. Dalam laporan itu, Tempo menyoroti sejumlah masalah di tubuh BRIN. Misalnya, program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM) yang digagas sejak tahun lalu.

Tempo memperoleh sebundel dokumen rencana penyelenggaraan MBBM tahun 2023. BRIN disebut mengusulkan anggota Komisi VII DPR sejumlah 51 orang untuk mendapatkan jatah pelatihan.

Untuk setiap kali pelatihan, BRIN mengalokasikan Rp 150-300 juta. Dalam setahun, jatah pelatihan untuk tiap anggota dewan diperkirakan mencapai Rp 4,8 miliar.

Adapun jika ditotal untuk 51 orang, maka jatah anggaran program MBBM 2023 ditaksir mencapai Rp 244,8 miliar. Tak hanya anggota dewan, peserta pelatihan yang merupakan konstituen atau anggota partai juga mendapatkan benefit dari program ini.

Maman membantah jika dana itu dinikmati oleh seluruh anggota Komisi VII dan menganggap laporan itu sebagai generalisasi. Kendati demikian, ia meminta KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan BPK untuk segera mengusut kasus ini. Senada dengan Maman, anggota DPR Komisi Riset Fraksi Partai Golkar Gandung Pardiman mengusulkan Kepala BRIN segera diganti.

Baca:
BRIN Luncurkan Teknologi Pengenalan Wicara untuk Pendiktean Medis

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.