TEMPO.CO, Batam - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membenarkan telah menghentikan paksa dua proyek reklamasi di Kepulauan Riau pada Jumat, 3 Februari 2023. Dua proyek reklamasi milik PT. BSSTEC dan PT. MPP itu dijalankan tanpa dokumen Izin Reklamasi dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

“Hasil pengawasan ruang laut oleh Polisi Khusus Pengawasan Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Pangkalan PSDKP Batam," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Adin Nurawaluddin, dari keterangan yang diterima, Sabtu 4 Februari 2023.

Adin menjelaskan, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan ruang dari perairan pesisir wajib melengkapi diri dengan PKKPRL. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan Perizinan Berusaha, maka akan dikenakan sanksi administratif.

Dia menyebutkan, dalam kasus ini lahan dasar sebelum reklamasi diketahui merupakan milik pihak ketiga yang telah melakukan perjanjian pinjam pakai tanah dengan PT BSSTEC dan PT MPP. Data yang didapat dari pemilik lahan, pengalokasian lahan yang dipergunakan oleh PT. BSSTEC seluas 30.000 meter persegi, sedangkan PT. MPP seluas 53.623 meter persegi.

Untuk PT. BSSTEC, proyek reklamasi telah berlangsung sejak 10 November 2022. Perusahaan mengaku reklamasi karena longsoran dampak kegiatan penggalian dan penimbunan.

Untuk PT. MPP, proyek reklamasi terindikasi telah berlangsung sejak 3 September 2022 dan telah membangun fondasi. Pengakuan dari perusahaan, fondasi masih berada di dalam pengalokasian lahan yang telah diterbitkan dan masih tersisa 1 meter dari batas.

Namun, hasil pemetaan oleh petugas menemukan berbeda: fondasi tersebut keluar dari pengalokasian lahan yang diterbitkan. Petugas juga mendapati bahwa proyek reklamasi maupun pembangunan fondasi belum memiliki PKKPRL.

“Sesuai dengan PermenKP (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, PT. BSSTEC dan PT. MPP dinyatakan telah melanggar aturan dan akan dikenakan sanksi Paksaan Pemerintah untuk investigasi lebih lanjut”, ucapnya.

Adi menambahkan, penghentian dua proyek ini adalah langkah tegas KKP menyukseskan salah satu dari lima program prioritas ekonomi biru, yaitu pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil.