TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) beserta kelima wakil rektor berdialog dengan mahasiswa yang menyelenggarakan aksi di halaman Balairung UGM pada Senin, 13 Maret 2023. Ratusan mahasiswa UGM berunjuk rasa karena menolak wacana penarikan uang pangkal yang bakal diterapkan kampus.

Rektor UGM Ova Emilia memberikan klarifikasi terkait Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU), biaya selain uang kuliahh tunggal (UKT) yang rencananya akan mulai diterapkan pada penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023/2024. Ova mengatakan biaya itu hanya dikenakan pada mahasiswa yang masuk dalam jalur mandiri.

“Keliru kalau itu untuk semua. Sumbangan ada di mereka yang masuk dalam jalur ujian mandiri dan satu lagi dia harus termasuk dalam orang yang mampu. Kira-kira dari total student body adalah 4,8 persen dari total mahasisw. Itu sudah kami lihat data simulasi dari yang tahun-tahun sebelumnya,” kata Ova dilansir dari laman UGM pada Selasa, 14 Maret 2023.

Ova mengatakan UGM berpihak kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi lemah dengan memberikan kesempatan memperoleh pendidikan di UGM melalui skema pembebasan UKT serta berbagai jenis beasiswa yang tersedia.

“Kami semua concern dengan apa yang menjadi pemikiran atau kekhawatiran adik-adik. Di dalam konsepnya kita ingin berkeadilan. Orang yang kurang tentunya harus kami bantu, jangan sampai ada kata-kata orang bisa DO (drop out) gara-gara tidak punya uang,” katanya.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan Supriyadi menerangkan bahwa UGM akan menerapkan skema UKT Pendidikan Unggul bagi mahasiswa baru dari keluarga yang mampu secara ekonomi. Sedangkan, kelompok mahasiswa lainnya akan menerima UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi dengan besaran subsidi sebesar 25 persen, 50 persen, 75 persen, hingga 100 persen.

“Kalau selama ini kami mengenal ada delapan level UKT, mulai dari level 1 dan level 2 ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 500 ribu per semester dan Rp 1 juta per semester. Dua kelompok ini nanti kami satukan kami berikan subsidi 100 persen, tidak lagi Rp 500 ribu atau Rp 1 juta tapi nol rupiah. Jadi mahasiswa yang nanti masuk subsidi 100 persen tidak perlu membayar uang kuliah,” terangnya.

Penetapan UKT Pendidikan Unggul UGM dan UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi UGM didasarkan pada kemampuan ekonomi kedua orang tua atau penanggung jawab biaya pendidikan mahasiswa. Kemampuan ekonomi dievaluasi berdasarkan dokumen-dokumen yang diunggah oleh calon mahasiswa setelah dinyatakan diterima dan melakukan pendaftaran ulang. Skema ini, menurut Supriyadi, lebih berkeadilan bagi para calon mahasiswa baru.

“Selain itu tentunya program beasiswa lain masih kami kawal agar kami dapat memberikan berbagai tambahan keringanan kepada mahasiswa. Baik melalui program kerja sama dengan mitra, alokasi RKAT untuk kebutuhan beasiswa, maupun program beasiswa dari pemerintah akan selalu kami fasilitasi agar para mahasiswa nanti bisa dengan nyaman mengikuti perkuliahan di UGM,” katanya.

Dia menjelasakan mekanisme dan kriteria yang akan digunakan sebagai dasar penentuan kelompok UKT bagi calon mahasiswa baru sedang diselesaikan. " Dan langkah-langkahnya akan melibatkan perwakilan dari mahasiswa. Informasi terkait UKT 2023 sendiri telah dirilis, dan dapat diakses pada laman um.ugm.ac.id," ujarnya.

Pilihan Editor: Masyarakat Adat Boven Digoel Gugat Izin Lingkungan Perusahaan Sawit