TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat Iwan Hermawan merespons kasus komentar seorang guru, Sabil Fadilah, kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang berujung pemecatan sang guru.

Menurutnya, siapa pun, termasuk guru, berhak menyampaikan aspirasi atau kritik kepada pemimpin atau kepala daerah. Bahkan, hak guru tersebut dilindungi oleh hukum. “Pemerintah atau kepala daerah harus melindungi guru dari tindakan atau perbuatan seperti ancaman dan intimidasi,” ujarnya, Ahad, 19 Maret 2023.

Hak guru untuk bersuara itu, menurut Iwan, misalnya tercakup dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Pasal 11. Kemudian pada Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.

Iwan menilai pertanyaan Sabil merupakan bentuk kritik, tapi masalahnya jadi bukan pada kritik, melainkan pada penggunaan kata maneh yang dinilai kasar. “Sekolah terlalu reaksioner langsung memecat, dampaknya jadi ramai,” katanya.

Dia menyarankan agar kritik para guru, misalnya, disampaikan dengan cara yang bagus dan santun. Pengalamannya mengkritik pemerintah, misalkan ke Gubernur yang dinilai tidak serius dalam menangani pendidikan, terkait pengalihan dana pendidikan untuk biaya pembangunan masjid, dan penataan situ atau danau. “Kritik sesuai kenyataan dan santun aman-aman saja, dan yang dikritik kebijakan bukan pribadinya,” ujar Iwan.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jadi sorotan setelah seorang guru honorer yang mengkritiknya dipecat dari sekolahnya mengajar. Dia membantah antikritik dan menolak jika dikaitkan dengan pemecatan Muhammad Sabil Fadilah sebagai guru di SMK Telkom Cirebon dan SMKS Ponpes Minbauul Ulum.

Kejadian itu berawal dari pertanyaan Sabil lewat kolom komentar akun Instagram Ridwan Kamil beberapa hari lalu saat melakukan pertemuan secara daring dengan pelajar SMP 3 Tasikmalaya. Ridwan Kamil saat itu memakai jas berwarna kuning sehingga Sabil bertanya.

"Dalam Zoom ini, maneh teh keur jadi sebagai gubernur, kader partai, atau pribadi ridwan kamil? (Dalam Zoom ini, kamu jadi gubernur, kader partai, atau pribadi Ridwan Kamil?)".

Komentar Sabil di-pin sehingga menjadi teratas di kolom komentar. Ridwan Kamil kemudian membalas komentar tersebut, "Menurut Maneh Kumaha?" Menurut Ridwan Kamil, yang menjadi persoalan adalah komentar dengan memakai kata yang tidak sopan.

Sementara itu Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat Dede Amar mengatakan, siapa pun berhak menyampaikan aspirasi. Pertanyaan Sabil, menurutnya, juga jangan selalu dikaitkan dengan bahasa kritik. “Dia mempertanyakan, bisa lebih bagus masukannya jadi bahan positif kalau berpikirnya positif,” kata dia.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.