Walhi Sebut Bandung Terancam Darurat Sampah, Ini Alasannya

Sabtu, 29 April 2023 19:40 WIB

Petugas kebersihan memuat sampah ke dalam truk pengangkut di Kelurahan Melong, Cimahi, Ahad, 26 Februari 2023. Sekitar 2.000 ton sampah dari Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung, setiap hari dibuang ke tempat pembuangan akhir di Sarimukti. TEMPO/Prima mulia

TEMPO.CO, Bandung - Timbunan sampah memenuhi berbagai tempat pembuangan sementara (TPS) di Kota Bandung. Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (Walhi Jabar) Meiki W. Paendong, penumpukan sampah itu terkait peningkatan konsumsi warga selama bulan puasa hingga libur Lebaran. “Kami prihatin karena masalah ini masih terulang lagi,” katanya, Sabtu, 29 April 2023.

Sebelumnya pengangkutan sampah Kota Bandung ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sarimukti sempat mengalami beberapa kendala karena cuaca dan masalah teknis, meskipun daya tampung telah diperluas. Misalnya keterbatasan alat-alat operasional di TPA, dan jalur akses yang terganggu karena hujan. Akibatnya sampah ditahan dulu akhirnya menumpuk.

“Bisa dibilang Bandung darurat sampah jika sampai 20 hari ke depan sampah-sampah ini belum terangkut,” ujar Meiki.

Soal rencana pemerintah Kota Bandung membuat TPA darurat, menurut Meiki, harus dirancang dengan konsep yang terencana dan ramah lingkungan. Walhi Jabar meminta agar rancangan TPA darurat itu tidak seperti TPA pada umumnya. ”Tetap harus ada pemilahan dan implementasi aturan seperti Amdal agar tempatnya tidak jorok,” kata dia.

Walhi Jabar mengakui Kota Bandung telah memiliki program bagus yang dinamakan Kang Pisman, singkatan dari kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah. Beberapa Rukun Warga dan kelurahan telah terlibat namun program itu dinilai masih setengah hati. “Tapi pemerintah kota terutama Dinas Lingkungan Hidup tidak mereplikasi secara masif,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Walhi Jabar mendesak agar program Kang Pisman diperkuat. Meiki pun berharap, kondisi Bandung darurat sampah ini tidak dijadikan kesempatan pemerintah Kota Bandung untuk menggunakan teknologi insinerator atau pembakaran sampah. Alasannya, selain telah terbukti gagal di beberapa tempat, efek pembakaran sampah menimbulkan masalah baru yaitu polusi udara.

Walhi Jabar meminta agar warga juga terlibat dalam gerakan mengurangi, memilah, dan memanfaatkan sampah atau 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Meiki juga menyarankan warga untuk mempertimbangkan apakah barang yang akan dibeli berpotensi menghasilkan sampah baru atau tidak.

Sementara itu pemerintah Kota Bandung lewat akun media sosialnya meminta maaf kepada warga karena pelayanan sampah terganggu. Penyebabnya disebutkan karena TPA Sarimukti sempat libur saat Lebaran dan hanya satu zona yang digunakan untuk lokasi pembuangan. Selain itu tingginya curah hujan membuat truk sulit menuju TPA Sarimukti.

Faktor lainnya disebutkan karena rute menuju TPA sempat macet imbas arus mudik, dan naiknya volume sampah saat bulan Ramadan. Upayanya menurut pemerintah Kota Bandung, dengan menambah unit pengakut dan alat berat. Pola substitusi di TPS yang overload, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat untuk normalisasi TPA Sarimukti, mengajak warga terlibat program Kang Pisman, dan menyiapkan TPA darurat di Cicabe.

Berita terkait

Untung Rugi Gunakan Popok Clodi

11 jam lalu

Untung Rugi Gunakan Popok Clodi

Popok clodi lebih ramah lingkungan dari pupuk sekali pakai

Baca Selengkapnya

Masalah Sampah di Yogyakarta Tak Kunjung Tuntas, Sultan Beri Pesan Ini ke Kepala Daerah

1 hari lalu

Masalah Sampah di Yogyakarta Tak Kunjung Tuntas, Sultan Beri Pesan Ini ke Kepala Daerah

Yogyakarta sebagai destinasi wisata turut tercoreng oleh masalah sampah yang belum terselesaikan setelah TPA Piyungan tutup.

Baca Selengkapnya

Wali Kota Cilegon Siap Tunjukkan Pengelolaan Co-Firing TPSA Bagendung

1 hari lalu

Wali Kota Cilegon Siap Tunjukkan Pengelolaan Co-Firing TPSA Bagendung

Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon siap tunjukan proses pengelolaan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung.

Baca Selengkapnya

TPA Piyungan Yogya Ditutup Permanen, Ini Jurus Bantul Cegah Aksi Buang Sampah Sembarangan

4 hari lalu

TPA Piyungan Yogya Ditutup Permanen, Ini Jurus Bantul Cegah Aksi Buang Sampah Sembarangan

Penutupan TPA Piyungan di Bantul ternyata membuka masalah baru, banyak warga membuang sampah sembarangan.

Baca Selengkapnya

Braga Free Vehicle Akhir Pekan ini di Bandung, Begini Tata Tertib Pengunjung dan Lokasi Parkir

4 hari lalu

Braga Free Vehicle Akhir Pekan ini di Bandung, Begini Tata Tertib Pengunjung dan Lokasi Parkir

Pengunjung atau wisatawan di jalan legendaris di Kota Bandung itu hanya bisa berjalan kaki karena kendaraan dilarang melintas serta parkir.

Baca Selengkapnya

Rencana Jalan Braga Bandung Bebas Kendaraan saat Akhir Pekan Dibayangi Masalah

4 hari lalu

Rencana Jalan Braga Bandung Bebas Kendaraan saat Akhir Pekan Dibayangi Masalah

Pemerintah Kota Bandung ingin menghidupkan kembali Jalan Braga yang menjadi ikon kota sebagai tujuan wisata.

Baca Selengkapnya

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

9 hari lalu

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

Walhi menggagas konsep Ekonomi Nusantara untuk membantu masyarakat lokal dalam tata kelola lahan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

10 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

10 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

11 hari lalu

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

Walhi menuntut Jepang untuk menghentikan pendanaan publik negara tersebut untuk proyek gas dan LNG (Liquefied Natural Gas). Pasalnya, Walhi menilai proyek itu berdampak buruk pada lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya