Debat Capres 7 Januari Bahas Keamanan, Pakar Sebut Potensi Ancaman Siber yang Meningkat

Reporter

Editor

Erwin Prima

Rabu, 3 Januari 2024 14:39 WIB

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo , Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saling berjabat tangan usai debat perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Serangkaian debat capres-cawapres untuk Pilpres telah memasuki tahap ketiga, atau Debat Capres 2 yang akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 7 Januari 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

Debat ketiga ini akan menjadi penampilan kedua untuk ketiga capres, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Sebelumnya, mereka telah tampil dalam debat pertama yang dilaksanakan pada Selasa, 12 Desember 2023.

Sebagaimana ditetapkan oleh KPU, debat ketiga ini akan mengusung tema “Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.”

Terkait isu keamanan, pakar keamanan siber Alfons Tanujaya, mengingatkan potensi ancaman siber ke depan yang akan semakin tinggi seiring dengan makin tingginya digitalisasi.

Menurut Alfons, isu keamanan siber perlu menjadi perhatian pemerintah karena badan publik yang seharusnya menjaga data masyarakat yang dikelolanya malah tidak melakukan pengelolaan dengan baik dan mengalami kebocoran data sehingga mengakibatkan kerugian yang signifikan.

Advertising
Advertising

“Masyarakat Indonesia menjadi sasaran eksploitasi data yang bocor tersebut,” ujar Alfons kepada Tempo, Rabu, 3 Januari 2023. Dia mengatakan keamanan siber akan ditangani oleh lembaga pemerintah terkait, seperti BIN, BSSN dan Kominfo.

Untuk mengantisipasi ancaman siber ke depan, Alfons mengatakan diperlukan disiplin dalam mengamankan pengelolaan data. “Dengan menjalankan standar pengelolaan data yang baik dengan disiplin, seperti ISO 27001, dan mengutamakan generasi lebih muda seperti millenial atau lebih muda untuk lebih berperan dalam pengelolaan data digital,” ujarnya.

Selain itu, Alfons juga mengatakan pentingnya bagi capres untuk mengerti perkembangan digital dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia. “Seperti adanya bonus demografi dan membuat tenaga kerja yg tersedia trampil dan siap menghadapi dan mengambil kesempatan di era digital yg serba cepat ini,” ujarnya.

Debat capres akan berlangsung selama 150 menit dengan komposisi 120 menit debat dan 30 menit jeda iklan layanan masyarakat, yang telah disusun oleh KPU. 120 menit debat terdiri dari enam segmen, yang berarti disediakan waktu 20 menit untuk masing-masing segmen.

Acara ini akan ditayangkan secara langsung melalui empat saluran televisi, yakni MNC TV, iNews, RCTI, dan GTV. Selain melalui saluran televisi, acara debat juga bisa disaksikan melalui kanal YouTube KPU RI.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

4 jam lalu

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta pengawas pemilu berkoordinasi di setiap tingkatan kepada KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

9 jam lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

15 jam lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

1 hari lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

3 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

3 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

3 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

3 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

4 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

4 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya