TEMPO.CO, Jakarta - Vaksinasi Covid-19 di tahun 2024 tidak seluruhnya gratis. Kementerian Kesehatan membagi program vaksinasi gratis hanya untuk kelompok rentan dan prioritas. Sedangkan masyarakat umum yang tidak masuk ke dalam kategori tersebut diharapkan bisa vaksinasi secara mandiri atau berbayar.

Persoalan vaksinasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2193/2023 tentang pemberian imunisasi Covid-19 program. Peraturan tersebut mulai efektif dan rutin dilakukan sejak 1 Januari 2024 di seluruh Indonesia.

Kementerian Kesehatan hanya memberikan vaksinasi gratis untuk dua kelompok prioritas. Dua kelompok itu adalah orang yang belum pernah divaksin, kelompok lanjut usia dan dewasa dengan komorbid, tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan, ibu hamil, remaja usia 12 tahun ke atas serta masyarakat dengan gangguan sistem imun sedang hingga berat.

"Bagi masyarakat yang tidak masuk dalam kriteria, imunisasi Covid-19 menjadi pilihan secara mandiri dan bisa didapatkan di seluruh fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan vaksinasi," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu dalam siaran pers di situs resmi Kemenkes.

Merespons kebijakan vaksinasi yang terbagi menjadi dua golongan di Indonesia, ada yang gratis dan berbayar, epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menyarankan supaya digratiskan seluruhnya. Sebab, jika tidak digratiskan, bakal berdampak pada minimnya minat masyarakat untuk divaksin.

Dicky menyinggung soal animo masyarakat Indonesia yang masih rendah terhadap vaksinasi. Selain itu euforia masyarakat sehabis fase pandemi bakal membuat cakupan vaksinasi sulit untuk dicapai. "Jika berbayar, artinya bakal lebih mempersulit cakupan ini untuk dicapai, karena masyarakat juga memprioritaskan aspek lainnya," kata Dicky kepada Tempo, Kamis 4 Januari 2023.

Dicky menyadari bahwa keputusan vaksinasi di Indonesia tidak gratis secara penuh karena keterbatasan, misalnya perihal ekonomi dan lain hal. "Di beberapa negara ada juga yang berbayar dan tidak gratis secara penuh, tapi untuk konteks Indonesia sangat disarankan digratiskan seluruhnya," ucap Dicky.

Dicky menilai bahwa sudah menjadi tugas dan kewajiban negara untuk menjaga imunitas masyarakatnya, terlebih di fase endemi Covid-19 ini. Jika vaksinasi tidak gratis untuk seluruh masyarakat, artinya target negara dalam menjaga imunitas masyarakatnya sulit untuk direalisasikan.

"Ditakutkan lagi jika masyarakat menganggap vaksinasi berbayar ini adalah konspirasi, supaya pemerintah atau perusahaan farmasi dapat keuntungan. Ini yang ditakutkan, padahal vaksinasi tidak mengambil manfaat apapun dari masyarakat, justru diperlukan untuk kesehatan mereka," ujar Dicky.

Lebih lanjut, sikap pemerintah saat menghadapi fase endemi Covid-19 tersebut bakal diuji dan bisa dinilai. Bagaimana langkah dan strategi pemerintah dalam menghadapi wabah ini, apakah akan menciptakan program pro-kerakyatan atau tidak. "Tantangan besar juga, jika digratiskan pun belum tentu ada yang mau vaksin, apa lagi berbayar," kata Dicky.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.