Prabowo Tegas di Debat Capres Mau Bangun Pabrik Ponsel, Pengamat: TKDN-nya Saja

Selasa, 6 Februari 2024 17:40 WIB

Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan (kiri) dan Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kanan) saat mengikuti Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Satu di antara pernyataan dari capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat terakhir Pilpres 2024 yang lalu adalah perintah membangun pabrik ponsel di dalam negeri. Prabowo memberi penegasannya soal ini saat menanggapi jawaban dari capres nomor urut 01 Anies Baswedan atas pertanyaan panelis menyangkut kedaulatan telekomunikasi dan teknologi informasi.

Isi pertanyaan mengenai impor ponsel 2023 yang mencapai Rp 30 triliun, padahal anggaran membangun pabrik ponsel tidak sampai setengah triliun. "Kalau saya selalu solutif, kalau memang hanya setengah triliun (biaya untuk bangun pabrik ponsel), ya bangun itu pabrik segera," kata Prabowo,

Balik merespons pernyataan Prabowo soal pabrik ponsel tersebut, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menjelaskan bahwa saat ini sudah banyak berdiri pabrik ponsel vendor besar di Indonesia. Yang perlu dilakukan saat ini, menurut dia, meningkatkan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN hingga 100 persen.

Heru mengatakan, TKDN adalah aspek penting dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mulai dari bahan bakunya hingga sumber daya manusianya. "Sekarang kan belum 100 persen TKDN-nya, ini yang harus ditingkatkan, agar diproduksi di Indonesia oleh SDM Indonesia," kata Direktur Eksekutif ICT Institute itu saat dihubungi, Selasa 6 Februari 2024.

Kalaupun sudah menggunakan produk dalam negeri seluruhnya, Heru menilai pendirian pabrik ponsel bukan hal yang mudah. Ia menceritakan pengalaman saat masih bekerja di pabrik telekomunikasi di Jerman. Heru mengungkap, "Banyak aspek yang belum bisa dilakukan di Indonesia, salah satunya pengembangan hardware, software, dan mengintegrasikan keduanya."

Advertising
Advertising

Meski begitu, permasalahan sumber daya dan kapasitas ini tidak menjadi penghalang bila Indonesia mau berbenah ke arah yang lebih maju. Heru berpendapat, perlu target jangka menengah atau jangka panjang untuk mengembangkan ponsel asli Indonesia. "Tapi ke arah sini memang tidak semudah membalik telapak tangan dan biayanya tidak murah," ucap Heru.

Salah satu pabrik ponsel buatan Indonesia yang sudah berdiri adalah Advan. Menurut penilaian Heru, Advan yang sudah lama berdiri pun masih harus banyak peningkatan dalam segi kualitasnya.

Selain itu, diperlukan peran pemerintah pada bagian pemasaran. Tujuannya, supaya masyarakat lebih melirik dan mencintai produk lokal. "Bila perlu pemerintah turut menganggarkan investasi pula dalam aspek ini, atau berkolaborasi dengan swasta dan BUMN," ujar Heru.

Tak kalah penting, Heru berharap pemerintah Indonesia bisa lebih mempermudah perizinan bila ada perencanaan dibangunnya pabrik telekomunikasi seperti ponsel itu. Selain peran dukungan kesiapan sumber daya seperti kelistrikan dan sebagainya.

Pilihan Editor: Surat Edaran Menteri LHK Minta Sampah Kampanye Pemilu Tak Dibiarkan Masuk TPA

Berita terkait

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

33 menit lalu

Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

Ganjar Pranowo menyatakan pernyataan bakal menjadi oposisi Prabowo tidak mewakili PDIP yang menaungi dirinya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

2 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Apindo Usul Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan, Apa Tujuannya?

2 jam lalu

Apindo Usul Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan, Apa Tujuannya?

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan supaya Prabowo membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan. Apa tujuannya?

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

12 jam lalu

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo perlu kajian ilmiah.

Baca Selengkapnya

Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

14 jam lalu

Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

14 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

14 jam lalu

Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

Mulai berjalan 2025, Bappenas perkirakan program makan siang gratis akan disalurkan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

15 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

17 jam lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

21 jam lalu

Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pilihan Ganjar Pranowo yang mutuskan jadi oposisi pemerintahan Prabowo bukan sikap resmi partainya.

Baca Selengkapnya