Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Reporter

Kamis, 15 Februari 2024 21:51 WIB

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.

TEMPO.CO, Jakarta - Seretnya produksi beras belakangan ditengarai akibat kebijakan pemerintah yang terlampau mengutamakan program ekstensifikasi lahan pertanian, salah satunya untuk lumbung pangan atau food estate. Peneliti dari Pusat Riset Tanaman Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Chendy Tafakresnanto, termasuk yang menilai bahwa sawah di Indonesia tak cocok dikembangkan dengan cara dibuka dalam skala luas.

“Justru Indonesia memiliki karakteristik pertanian menggunakan lahan sempit yang dikelola petani melalui kelembagaan-kelembagaan yang sudah ada," kata mantan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur tersebut.

Tren penyusutan lahan sawah sudah menjadi rahasia umum. Sesuai penetapan pada 2019, luas lahan baku sawah ternyata hanya sebesar 7,46 juta hektare, jauh berkurang dibanding pada 2013 yang diklaim seluas 7,79 juta hektare. Tren luasan sawah itu juga tergambar dari berkurangnya luas panen. Pada Oktober 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan luas panen padi sepanjang tahun itu hanya 10,2 juta hektare, berkurang sekitar 480 ribu hektare dibanding luas panen pada 2019.

Dalam perbandingan yang sama, otomatis produksi beras juga merosot menjadi hanya 30,9 juta ton dari sebelumnya sebanyak 31,54 juta ton. Hal itu juga yang kemudian memperlebar defisit pada neraca beras. Pasalnya, konsumsi beras dalam setahun ditaksir mencapai 35,3 juta ton.

Kebijakan untuk menambal defisit beras itu kemudian juga memicu pro dan kontra. Berkurangnya pasokan juga mendorong kenaikan harga beras, seperti yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan harga itu sampai di tingkat petani, dan ditengarai memicu kelangkaan beras karena industri penggilingan padi dan para pedagang beras menahan bisnisnya.

Advertising
Advertising

Peneliti Direktorat Informasi dan Data Auriga Nusantara, Andhika Younastya, menduga krisis beras belakangan hanya bagian kecil dari ketimbangan pengembangan lahan pertanian Pernyataannya merujuk pada data MapBiomas Indonesia, platform analisis tutupan dan penggunaan lahan.

"Secara umum, luas lahan pertanian semakin luas dalam dua dekade terakhir. Namun pertambahan luasnya didominasi tutupan perkebunan sawit, bukan tanaman pangan," ujarnya.

Data BioMaps Indonesia menunjukakn bahwa luas lahan pertanian di Indonesia mencapai 47,79 juta hektare pada 2022. Angka ini jauh lebih besar dibanding luas pada 2000 yang hanya 38,5 juta hektare. Namun lahan pertanian tersebut tak hanya berupa sawah, tapi juga mencakup lahan pertanian lain, perkebunan sawit, dan kebun kayu.

Polemik pengembangan lahan pertanian ini bisa dibaca lebih lengkap dalam Laporan Premium Tempo: Sisi Lain Krisis Beras

Berita terkait

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

2 jam lalu

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

21 jam lalu

Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

22 jam lalu

Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.

Baca Selengkapnya

Mentan Bangun Klaster Pertanian Modern

1 hari lalu

Mentan Bangun Klaster Pertanian Modern

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, akan membangun klaster pertanian modern seluas 10.000 hektare di Kabupaten Bandung.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

2 hari lalu

Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

Pengadilan baru saja mencabut izin penanaman komersial padi Beras Emas atau Golden Rice hasil rekayasa genetika di Filipina.

Baca Selengkapnya

Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh

2 hari lalu

Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh

Pemerintah melalui Perum Bulog menaikkan harga eceran tertinggi atau HET untuk beras SPHP, dari Rp10.900 menjadi Rp12.500 per kilogram sejak 1 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Mengenal Guinea, Lawan Timnas Indonesia U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024

3 hari lalu

Mengenal Guinea, Lawan Timnas Indonesia U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024

Timnas Indonesia U-23 harus menang melawan Timnas Guinea U-23 jika ingin lolos Olimpiade Paris 2024.

Baca Selengkapnya

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

4 hari lalu

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan impor difokuskan ke wilayah sentra non produksi guna menjaga kestabilan stok beras hingga ke depannya.

Baca Selengkapnya

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

5 hari lalu

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

Diretur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menjelaskan penyebab masih tingginya harga beras meskipun harga gabah di petani murah.

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Genjot Produksi di NTB Melalui Pompanisasi

5 hari lalu

Mentan Amran Genjot Produksi di NTB Melalui Pompanisasi

Kekeringan El Nino sudah overlap dan harus waspada.

Baca Selengkapnya