TEMPO.CO, Jakarta - Ekspansi layanan internet satelit Starlink ke Indonesia tak akan semulus gembar-gembornya. Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute (ICT), Heru Sutadi, mengatakan banyak persyaratan yang harus dipenuhi agar teknologi milik Elon Musk itu bisa dipakai di Tanah Air.

“Selama ini kita memang tidak menolak pemain internet asing. Persoalannya adalah komitmen untuk mengikuti aturan main lokal,” katanya kepada Tempo, Selasa, 27 Februari 2024.

Wacana masuknya Starlink sudah bergaung sejak lama. Meski masih mengurus perizinan, Starlink, melalui web resminya juga sudah menyatakan kesiapan untuk melayani Indonesia mulai 2024.

Segmen internet dari SpaceX, perusahaan milik Elon Musk, itu rencana dipakai untuk layanan di sejumlah sektor. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai contoh, berencana memakai fitur Starlink untuk pengawasan kegiatan kapal perikanan tangkap. Jaringan internet yang diklaim lebih kencang daripada internet berbasis satelit lain—karena beredar di orbit rendah alias low-earth orbit (LEO)—juga digadang-gadang akan masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Sebenarnya Starlink sudah masuk ke Indonesia melalui PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Namun, layanannya bukan untuk konsumen akhir. Melalui Telkomsat, Grup Telkom memakai satelit Starlink untuk membuka koneksi internet di wilayah terpencil, seperti di Papua.

Telkomsat menjadi operator telekomunikasi tunggal di Indonesia, sejauh ini, yang memiegang Hak Labuh Satelit Non Geostationer (NGSO) Starlink. Teknologi milik SpaceX itu berperan sebagai backhaul atau penghubung jaringan utama dengan jaringan akses.

Artinya, kata Heru, jasa Starlink hanya menjagkau operator seluler dan provider internet lokal. Jika ingin masuk ke pasar ritel internet di Indonesia, kata dia. Elon Musk harus menempuh perizinan berlapis.

“Mulai dari uji layak operasi, pemilihan frekuensi, mengurus hak sebagai provider internet, dan sebagainya” ucap dia.

Tak berhenti soal administrasi pendaftaran, Starlink harus menaati aturan main reguler, mulai dari pembayaran biaya spektrum hingga kontribusi universal service obligation (USO). Tagihan USO yang harus dipenuhi setiap penyelenggara telekomunikasi itu merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Persaingan pasar internet di Indonesia juga menjadi tantangan lain yang harus dihadapi penyedia Starlink. “Harga langganan internet Starlink di beberapa negara berkisar Rp 2-3 juta per bulan. Sepertinya masih mahal untuk pasar Indonesia,” tutur Heru.

Diusulkan Tetap Menggandeng Operator Lokal

Dilansir dari Antara pada 27 November 2023, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengusulkan sejumlah regulasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar kedatangan Starlink tidak akan menghancurkan industri telekomunikasi lokal.

Salah satu masukannya terkait dengan kewajiban Starlink untuk bekerja sama dengan penyelenggara satelit Indonesia. Layanan Starlink disarankan memiliki izin Hak Labuh Satelit (Landing Right), izin jaringan tertutup untuk backhaul, serta Alokasi Penomoran IP Indonesia. Ada pula usulan untuk mewajibkan Starlink membangun server dan disaster recovery center (DRC) di Indonesia.

“Kami berharap ada satu kebijakan yang dapat melindungi para pengusaha dalam negeri,” ujar Ketua APJII, Muhamad Arif Angga.

Juru Bicara Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Troy Pantouw, memastikan belum ada pembahasan mengenai rencana investasi layanan Starlink di IKN. "Belum ada informasi, belum ada pembicaraan detail soal itu," katanya di Hotel Shangri-La, Jakarta pada 26 Februari 2024.

Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, memastikan lembaganya membuka ruang kerja sama dengan semua pihak, namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Selama tidak comply sama undang-undang kita, kita susah prosesnya. Starlink boleh melayani kita tapi IP address-nya harus di Indonesia. Gateway mesti di Indonesia, kalau tidak nantI nonton pornografi dan judinya pakai Starlink,” ujar Budi melalui keterangan resmi Kominfo pada awal November 2023.

ANNISA FEBIOLA | ANTARA

Pilihan Editor: Pendaratan Odysseus di Bulan, Misi Perdana Pesawat Ruang Angkasa Buatan Swasta