442 Warga Jepara Mengungsi Imbas Banjir, Hujan Terus Mengguyur Selama 5 Hari
Reporter
Irsyan Hasyim (Kontributor)
Editor
Yohanes Paskalis
Senin, 18 Maret 2024 14:53 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 442 orang warga Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, terpaksa mengungsi akibat banjir yang masih melanda hingga Ahad, 17 Maret 2024. Genangan air akibat hujan dengan intensitas tinggi sejak 13 Maret lalu itu belum berkurang. Sebagian masyarakat beranjak ke rumah kerabat masing-masing, sedangkan sisanya mengungsi di SDN 02 Dorang.
Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdalpos BNPB) melaporkan terdapat delapan kecamatan yang terkena bahala tersebut, antara lain Kecamatan Bangsri, Tahunan, Kedung, Pecangaan, Mayong, Nalumsari, dan Welahan. Hingga Ahad malam pukul 22.30 WIB, BNPB mencatat jumlah warga yang terdampak mencapai 3.129 kepala keluarga atau 8.650 jiwa.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan air bah merusak 2.889 unit rumah warga, 250 hektare sawah, 3 fasilitas Pendidikan, dan 5 unit fasilitas ibadah. Tinggi air berkisar 50-100 Cm.
Menurut dia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara bersama tim gabungan masih berada di lokasi untuk bersiaga. Pasalnya, hujan berintensitas sedang dan lebat masih terjadi dan berpotensi menaikkan debit air. Tim gabungan pun menyediakan logistik melalui pendirian dapur umum.
Muhari mengimbuhkan bahwa Kepala BNPB, Suharyanto, akan menyerahkan sejumlah bantuan secara simbolis pada Senin ini, 18 Maret 2024. Pemerintah menyalurkan bantuan dana senilai Rp 250 juta. Ada juga bantuan logistik peralatan, berupa 300 paket sembako, 300 paket makanan siap saji, 300 pouch biskuit protein, 300 paket perlatan kebersihan atau hygiene kit, serta 1.008 botol sabun cair.
Lembaga antisipasi bencana itu juga menyalurkan 10 unit pompa alkon, 2 unit lampu panel surta, 50 unit tenda keluarga, 2 unit tenda pengungsi, 300 lembar selimut, 300 lembar matras, 25 unit velbed. Untuk kebutuhan di area terdampak, ada juga bantuan berupa perahu polyetile. “Lalu perahu karet plus dan mesin satu unit," kata Muhari.
Pilihan Editor: Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat
