TEMPO.CO, Jakarta - Kecamatan Sepaku—bagian dari kawasan inti di Ibu Kota Nusantara atau IKN—sudah sejak jauh-jauh hari mengirim peringatan dini dampak penggangsiran lahan. Caranya berupa tanda-tanda alam melalui datangnya banjir besar pada Mei tahun lalu yang merendam hampir seluruh wilayah bagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tersebut.

Belakangan, peringatan tersebut digambarkan oleh Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) melalui deteksi potret penggangsiran lahan di kawasan inti. Nusantara Atlas, geo-platform independen milik The TreeMap—sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Prancis—turut merekam laju konstruksi besar-besaran di zona inti ibu kota sejak 2022.

Pemerintah memproyeksikan total luas daratan IKN bakal mencapai 252.600 hektare ditambah 69.769 hektare wilayah lautan. Pada wilayah daratan, mereka membagi dalam beberapa kawasan. Di antaranya terdapat Wilayah Perencanaan-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (WP-KIPP) seluas 6.671 hektare.

Wilayah WP-KIPP meliputi sebagian Desa Bumi Harapan dan Kelurahan Pemaluan di Kecamatan Sepaku yang akan menjadi pusat ibu kota. Kemudian ada kawasan penyangga lingkungan dan pendukung ketahanan pangan seluas 183.453 hektare, juga berbagai jenis kawasan lainnya.

Luas Daratan Ibu Kota Nusantara:

• Kawasan Ibu Kota Nusantara | 56.159 hektare
• Kawasan Pengembangan | 196.501 hektare
• Total Luas Daratan IKN: 252.600 hektare

Pada 65 persen wilayah zona inti IKN diproyeksikan sebagai kawasan hutan lindung dan sebagai tempat implementasi reforestasi pemulihan ekosistem. Bahkan sebagian di antaranya masuk dalam wilayah pengukuran program hibah Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rencananya akan dibangun miniatur hutan tropis dari seluruh wilayah nusantara yang melibatkan sejumlah perusahaan swasta.

Ketua Yayasan Auriga Nusantara Timer Manurung meragukan komitmen pemerintah dapat merealisasikan jargon ibu kota sebagai smart city forest. Ini lantaran wilayah IKN sejak awal memiliki masalah beban izin hutan tanaman seluas 57.388 hektare, tutupan sawit 16,061 hektare, dan keberadaan 10.680 hektare lubang tambang. “Adapun tutupan hutan alam yang tersisa hanya 32.481 hektare dan itupun tidak ada di wilayah inti,” kata Timer.

Justru analisis data spasial Yayasan Auriga Nusantara bersama Tempo menemukan WP-KIPP mengalami penggangsiran lahan mencapai 2.464 hektare atau 37 persen dari total luas wilayah inti 6.664 hektare. Itu setara dengan luas wilayah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

Akumulasi Laju Pembabatan WP-KIPP:

• 2020 | 40 hektare
• 2021 | 148 hektare
• 2022 | 383 hektare + 921 hektare HTI
• 2023| 1.220 hektare
• 2024 | 1.543 hektare
• Total: 1.543 + 921 hektare

Pembabatan yang masif ini dikhawatirkan bakal merusak Daerah Aliran Sungai (DAS) pada wilayah inti ibu kota. Kata Timer, gejala itu dapat dilihat ketika pada Mei 2023 terjadi banjir besar yang merendam sebagian areal WP-KIPP.

Dia lantas menunjukkan data kerusakan daya dukung empat DAS di wilayah inti. Di antaranya pada DAS Pemaluan seluas 601 hektare; Sei Sepaku 1.877 hektare; DAS Sungai Semuntai 1.847 hektare; dan pada DAS Trunen yang memiliki luasan 2.338 hektare.

Potensi Tanah Longsor Berbasis Degradasi DAS:

• Nama DAS | *15 ton | *60 ton | *180 ton | *480 ton
• DAS Pemaluan | 261 ton | 4 ton | 13 ton | 0 ton
• DAS Sei Sepaku | 87 ton | 79 ton | 306 ton | 36 ton
• DAS Semuntai | 330 ton | 152 ton | 464 ton | 3 ton
• DAS Trunen | 162 ton | 287 ton | 275 ton | 5 ton
  *skala rentan ton per hektare per tahun

Masing-masing DAS memiliki indeks klasifikasi kerentanan longsor yang disebabkan rusaknya daya dukung. Pada DAS Sepaku misalnya, ditemukan 36 hektare lahan yang rusak dengan skala risiko 480 ton per hektare per tahun. Klasifikasi tersebut menunjukkan tingkat kerentanan sangat berat. Adapun pada DAS Sungai Semuntai ditemukan 464 hektare lahan terbuka dengan skala risiko 180 ton per hektare per tahun atau dalam klasifikasi berat.

Yayasan Auriga Nusantara merekomendasikan agar pemerintah memperbaiki pelbagai persoalan jika Ibu Kota Nusantara diniatkan sebagai forest city. Misalnya menghentikan penerbitan izin kepada korporasi ekstraktif di seluruh wilayah IKN. Kemudian memproteksi hutan alam tersisa, terutama kawasan mangrove di Teluk Balikpapan. “Juga tidak perlu menebang hutan tanaman eksisting agar negara tidak dibebani melakukan reforestasi atas lahan yang dibabat perusahaan.”

Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara Myrna Asnawati Safitri mengklarifikasi tudingan pembabatan lahan di IKN dan dampaknya bagi kerusakan DAS. Menurut dia, luas KIPP sebesar 6.671 hektare. “Terdiri atas kawasan lindung 61,28 persen dan kawasan budi daya 38,72 persen. Pembangunan dilakukan di kawasan budi daya,” ucap dia.

Myrna memastikan, untuk keseluruhan wilayah IKN, area yang disiapkan buat dibangun sebesar 25 persen. Kawasan lindung di KIPP diperuntukkan bagi rimba kota, jalur hijau, dan taman. Contohnya area rimba kota yang bertransformasi hutan monokultur eks hutan tanaman industri menjadi hutan tropis. Pemerintah membangun ini bekerja sama dengan perusahaan dan perguruan tinggi.

AVIT HIDAYAT

Baca Laporan Lengkap: Alih Fungsi Lahan IKN: Gimik Klaim Kota Hutan