TEMPO.CO, Jakarta - Pengantar isi Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 mengungkapkan nihilnya akses pembiayaan untuk ekosistem game di Indonesia, termasuk untuk matching funding atau pendanaan yang bersifat kolaborasi. Banyak pelaku industri game di dalam negeri yang belum memperoleh badan hukum. Padahal, badan hukum sangat diperlukan untuk mendapat dukungan fasilitas dan perizinan operasi.

Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 12 Februari 2024 kemudian membuka peluang permodalan bagi industri game. Dalam aturan tersebut, muncul program pendanaan bernama Game Fund untuk menyokong industri game lokal. Besaran modalnya ditargetkan mencapai Rp 600 miliar per tahun.

Ketua Asosiasi Game Indonesia (AGI), Cipto Adiguno, menyatakan para anggotanya sempat menyambut baik program tersebut. Namun, sejauh ini, “hilal” realisasi Perpres Nomor 19 Tahun 2024 belum juga tampak. Para pelaku game khawatir rencana pendanaan itu buyar saat pergantian pemerintahan, pada Oktober mendatang.

“Makanya kami mendesak untuk segera direalisasikan," ucap Cipto dalam konferensi pers via aplikasi Zoom, Kamis, 30 Mei 2024.

Kemunculan Perpres Nomor 19 Tahun 2024 berawal dari tingginya animo perkembangan industri game pasca pandemi Covid-19. game, baik di tingkat global maupun domestik. Substansi Perpres game dianggap sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Industri game merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang perlu dikembangkan dan diperkuat dalam rangka transformasi ekonomi.

Pemerintah memperkirakan valuasi pasar game indonesia akan mencapai Rp 36 triliun pada 2025. Namun, potensi pendapatan yang besar ini masih didominasi oleh industri game asing, sebanyak 99,51 persen. Kontribusi dari produk lokal hanya sekitar 0,49 persen.

Perpres Nomor 19 Tahun 2024 berisi rencana pembentukan tim percepatan pengembangan industri game nasional. Tujuannya untuk kebutuhan koordinasi, penyelarasan, serta penyelesaian hambatan. Tim yang sama juga harus bisa merumuskan program percepatan industri game nasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ditunjuk sebagai ketua pengarah tim tersebut.

Dalam beleid yang sama, pemerintah menjadwalkan evaluasi tentang kebijakan game setiap 1 semester sekali, agar dapat ilaporkan kepada publik. Sejauh ini, belum ada perkembangan terbaru ihwal pembentukan tim itu.

Pilihan Editor: Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial