Peretas Pusat Data Nasional Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Kepala BSSN: Masa Kita Mau

Senin, 24 Juni 2024 17:45 WIB

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, usai konferensi pers di Gedung Kominfo terkait serangan siber yang menyasar Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi

TEMPO.CO, Jakarta - Peretas yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dengan ransomware meminta uang tebusan senilai US$ 8 juta atau Rp 131 miliar, untuk memulihkan kembali semua sistem yang dibobolnya. Sedikitnya ada 210 data institusi di sistem PDNS yang terganggu akibat serangan ransomware ini, salah satunya dirasakan oleh layanan keimigrasian Indonesia sejak Kamis, 20 Juni 2024 lalu.

Terungkapnya modus uang tebusan senilai Rp 131 miliar berasal dari keterangan Direktur Network dan IT Solution Telkom Sigma, Herlan Wijanarko. "Memang di web itu kita ada jalannya ke sana, biar kita ikuti dan mereka minta tebusan ada US$ 8 juta," kata Herlan saat konferensi pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Senin, 24 Juni 2024.

Herlan tidak menjabarkan dengan detail apakah uang tebusan ini diberikan oleh pemerintah maupun Telkom Sigma ke peretas. Namun, yang bisa dipastikannya untuk layanan keimigrasian saat ini sudah berangsur pulih sejak awal gangguan yang disebabkan oleh serangan siber tersebut.

Uang tebusan yang diminta oleh peretas diduga ada kaitannya dengan ransomware yang menyerang PDNS. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkap serangan ini pengembangan terbaru dari ransomware LockBit 3.0.

"Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Ini adalah yang terbaru dan diforensik dari BSSN. Jadi ini sedang diproses, tapi kita sudah mengetahui jenis serangan ini," kata Hinsa di agenda konferensi pers yang sama di Gedung Kominfo.

Advertising
Advertising

Temuan terakhir yang didapat oleh BSSN, kata Hinsa, peretas yang menyerang dengan ransomware itu mengunci data atau mengenkripsinnya supaya tidak bisa dibuka. Akibatnya, membuat sistem PDNS terganggu. Salah satu yang terdampak adalah layanan keimigrasian, namun dia mengklaim kini sudah normal kembali.

Ihwal uang tebusan dan nasib data yang dikunci peretas, Hinsa tampak irit bicara dan tak panjang lebar menjelaskannya. "Itu (data yang hilang) nanti kita ini (cek), kita lagi forensik ya, yang fakta aja kita laporkan saat ini, datanya terenkripsi," ujar Hinsa, seraya berkata, "Ya masa kita mau (bayar uang tebusan)."

Pilihan Editor: Survei Ponsel Paling Diminati Sepekan Terakhir, Samsung Galaxy A55 Ungguli iPhone 15 Pro Max

Berita terkait

Tak Bisa Kuliah Tanpa Bantuan, Anak Kuli Bangunan Harap Sistem KIP Kuliah Segera Normal

3 jam lalu

Tak Bisa Kuliah Tanpa Bantuan, Anak Kuli Bangunan Harap Sistem KIP Kuliah Segera Normal

"Pengahasilan bapak saya cukup untuk makan sehari-hari, tetapi untuk membiayai kuliah saya belum mampu, dan dari itu saya mendaftar KIP kuliah."

Baca Selengkapnya

PDN Diretas, Kemendikbud Minta Kampus Undur Tenggat Pembayaran Uang Pendaftar KIP Kuliah

9 jam lalu

PDN Diretas, Kemendikbud Minta Kampus Undur Tenggat Pembayaran Uang Pendaftar KIP Kuliah

Selama masa pemulihan, pendaftar KIP Kuliah harus menunggah atau upload ulang dokumen serta reclaim akun mulai 19 Juli hingga 30 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya

Kronologi Pusat Data Nasional Jebol hingga Desakan Menkominfo Budi Arie Mundur dari Jabatannya

9 jam lalu

Kronologi Pusat Data Nasional Jebol hingga Desakan Menkominfo Budi Arie Mundur dari Jabatannya

Publik dikejutkan dengan peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Ini kronologinya, hingga desakan Menkominfo Budi Arie mundur dari jabatannya.

Baca Selengkapnya

Hampir Setahun Menjabat, Bagaimana Kinerja Menkominfo Budi Arie?

10 jam lalu

Hampir Setahun Menjabat, Bagaimana Kinerja Menkominfo Budi Arie?

Berikut kinerja Menkominfo Budi Arie menghadapi dan menyelesaikan empat tantangan di kementeriannya.

Baca Selengkapnya

Pusat Data Nasional Diretas, Apa Respons Presiden Jokowi?

10 jam lalu

Pusat Data Nasional Diretas, Apa Respons Presiden Jokowi?

Presiden Jokowi memerintahkan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN).

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Penggunaan Dana Pemeliharan Pusat Data Nasional Didalami Aparat Hukum

10 jam lalu

Anggota DPR Minta Penggunaan Dana Pemeliharan Pusat Data Nasional Didalami Aparat Hukum

Ahmad Sahroni menduga ada penyelewengan dana Rp 700 miliar yang dianggarkan untuk pemeliharaan Pusat Data Nasional sementara.

Baca Selengkapnya

Mengenal Windows Defender dan Fitur-fiturnya yang Jadi Target dalam Serangan PDNS

11 jam lalu

Mengenal Windows Defender dan Fitur-fiturnya yang Jadi Target dalam Serangan PDNS

Mengenal Windows Defender, sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi PDN Sementara

Baca Selengkapnya

Top 3 Tekno: Internet Starlink dan Router-nya, Ransomware dan Back-up Data

17 jam lalu

Top 3 Tekno: Internet Starlink dan Router-nya, Ransomware dan Back-up Data

Top 3 Tekno Berita Terkini pada Minggu pagi ini, 30 Juni 2024, dipuncaki artikel tentang router tambahan untuk internet Starlink.

Baca Selengkapnya

Deretan Kritik DPR Atas Serangan Ransomware, Kominfo Diminta Untuk Membentuk Satgas

1 hari lalu

Deretan Kritik DPR Atas Serangan Ransomware, Kominfo Diminta Untuk Membentuk Satgas

DPR memberikan kritik terhadap insiden serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Baca Selengkapnya

Ada 60 Ribu Paspor Telat Terbit saat Pusat Data Nasional Diretas Pekan Lalu

1 hari lalu

Ada 60 Ribu Paspor Telat Terbit saat Pusat Data Nasional Diretas Pekan Lalu

Kantor imigrasi se-Indonesia tetap melayani pemohon paspor seperti biasa saat gangguan Pusat Data Nasional atau PDN terjadi

Baca Selengkapnya