TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru dilantik pada Ahad, 20 Oktober 2024, mendapat sorotan terkait kebijakan soal lingkungan hidup.

Dalam pidato perdananya, Prabowo tidak menyinggung kelestarian lingkungan maupun daya dukung lingkungan. Dia lebih menekankan swasembada pangan, swasembada energi, serta pemanfaatan kekayaan alam untuk rakyat.

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, menilai bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap kebijakan lingkungan. Menurut dia, meskipun swasembada pangan dan energi menjadi prioritas utama, kebijakan lingkungan hidup harus tetap diperkuat.

“Kami melihat secara garis besar, kelestarian dan daya dukung lingkungan bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas awal dalam kebijakan kepemimpinan Presiden Prabowo. Yang akan diutamakan adalah swasembada pangan, swasembada energi, dan kekayaan alam,” ujar Rambo ketika dihubungi Tempo, Ahad, 20 Oktober 2024.

Surambo menyebut, pemerintah baru perlu memperkuat kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendampingi kebijakan-kebijakan tersebut. Salah satu isu yang menjadi referensi adalah soal perkebunan sawit. Dia menjelaskan, nilai batas atas (cap) untuk perkebunan sawit adalah 18,158 juta hektar, sementara saat ini luas perkebunan sawit sudah mencapai 17,3 juta hektare.

“Sehingga swasembada energi untuk perkebunan sawit harus dilakukan lewat moratorium permanen perizinan baru perkebunan sawit, dan intensifikasi atau peremajaan sawit rakyat,” tuturnya.

Suambo juga menegaskan bahwa komitmen pemerintah Indonesia terhadap perubahan iklim harus dilanjutkan dan diperkuat.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi presiden dan wakil presiden RI untuk masa jabatan 2024-2029 setelah dilantik di depan sidang paripurna MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Pilihan Editor: Walhi Sebut Prabowo Lupa Misi ke-8 Astacita, Soroti Pidato Kenegaraan yang Minim Bahas Lingkungan