TEMPO.CO, Yogyakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak Prabowo Subianto memberi perhatian pada dunia pendidikan tinggi atau kampus di masa pemerintahan lima tahun ke depan. Prabowo telah resmi menjabat sebagai Presiden RI ke-8 gantikan Jokowi pada Minggu, 20 Oktober 2024, dan langsung membentuk Kabinet Merah Putih.

PP Muhammadiyah menyoroti sejumlah persoalan yang kini menghantui dan dinilai menjadi penyakit lingkungan dunia akademik. "Dunia perguruan tinggi mesti direkonstruksi," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir merespons pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Menurut Haedar, rekonstruksi sistem pendidikan tinggi itu untuk membersihkan kampus dari praktek-praktek kotor yang dapat mencederai marwah dunia pendidikan. "Terutama atas segala praktik plagiarisme dan kecurangan akademik yang menggambarkan pragmatisme dan oportunisme demi meraih prestasi secara tidak etik," kata Haedar.

Kasus plagiasi di dunia kampus belakangan kembali bermunculan dan jadi sorotan. Diantaranya kasus dugaan plagiasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dugaan plagiat alumnus Universitas Jember (Unej) juga dugaan plagiasi yang dilakukan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Selain plagiarisme, Haedar juga mendesak Kabinet Merah Putih Prabowo dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang telah dipilih, Satryo Soemantri Brodjonegoro, dapat menghapus praktek obral gelar akademik di dunia kampus. "Pemberian gelar-gelar akademik yang merusak tatanan dunia akademik penting ditertibkan untuk menjaga martabat akademik dunia pendidikan tinggi Indonesia," kata dia.

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menjawab pertanyaan panelis saat menghadiri Dialog Publik di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Jawa Timur, Jumat 24 November 2023. Dialog publik tersebut bertujuan untuk menguji pengetahuan, wawasan serta gagasan calon presiden dan calon wakil presiden sehingga pada Pemilu 2024 masyarakat menjadi warga yang cerdas dalam memilih pemimpin. ANTARA FOTO/Moch Asim

Haedar pun mendesak agar kampus benar-benar dijadikan sebagai institusi strategis bagi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menuju cita-cita nasional.

Kasus dugaan obral gelar akademik di lingkungan kampus yang terbaru adalah kejanggalan pemberian gelar doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Pemberian gelar doktor dari Universitas Indonesia itu menuai sorotan lantaran Bahlil mendapat gelar itu dalam proses terbilang sangat singkat, kurang dari 2 tahun, dari normalnya lebih dari 3 tahun.

Setelah Prabowo menjabat presiden, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berharap pecatan militer yang sebelumnya 4 kali gagal dalam capres dan cawapres itu benar-benar dapat menjalankan mandat rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun ke depan sejalan isi sumpah jabatannya.

"Yakni bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," kata Haedar.

Pilihan Editor: Fitur Lengkap Maung Garuda-1, Limousine Pindad yang Antar Prabowo ke Istana Negara