TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak Prabowo Subianto yang resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia dapat memberi perhatian pada dunia perguruan tinggi atau kampus di masa pemerintahan lima tahun ke depan.

PP Muhammadiyah menyoroti sejumlah persoalan yang kini menghantui dan menjadi penyakit di lingkungan dunia akademik.

"Dunia perguruan tinggi mesti direkonstruksi," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir merespon pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Menurut Haedar, rekonstruksi dunia perguruan tinggi itu untuk membersihkan kampus dari praktek-praktek kotor yang dapat mencederai marwah dunia pendidikan.

"Terutama atas segala praktik plagiasi dan kecurangan akademik yang menggambarkan pragmatisme dan oportunisme demi meraih prestasi secara tidak etik," kata Haedar.

Kasus plagiasi di dunia kampus belakangan kembali bermunculan dan jadi sorotan. Diantaranya kasus dugaan plagiasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dugaan plagiasi alumnus Universitas Jember (Unej) juga dugaan plagiasi yang dilakukan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Selain kasus plagiasi di dunia kampus, Haedar juga mendesak di masa pemerintahan Prabowo dapat menghapus praktek obral gelar akademik di dunia kampus.

"Pemberian gelar-gelar akademik yang merusak tatanan dunia akademik penting ditertibkan untuk menjaga martabat akademik dunia pendidikan tinggi Indonesia," kata Haedar.

Haedar pun mendesak agar kampus benar benar dijadikan sebagai institusi strategis bagi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menuju cita-cita nasional.

Kasus dugaan obral gelar akademik di lingkungan kampus kembali mencuat belakangan ini. Salah satu contoh yang disebut adlaah soal kejanggalan pemberian gelar doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.

Pemberian gelar doktor dari UI kepada Bahlil menuai sorotan lantaran Bahlil mendapat gelar itu dalam proses terbilang singkat. Karena menempuh waktu hanya kurang dari 2 tahun untuk menjalani Sidang Promosi Doktor.

Setelah Prabowo menjabat presiden, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berharap Prabowo benar benar dapat menjalankan mandat rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun ke depan sesuai sumpahnya.

"Yakni bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," kata Haedar.

Pilihan Editor: Walhi Sebut Prabowo Lupa Misi ke-8 Astacita, Soroti Pidato Kenegaraan yang Minim Bahas Lingkungan