TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pasangan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta sempat saling melempar gagasan mengenai sistem zonasi sekolah dalam debat kedua Pilkada Jakarta, yang diadakan pada Ahad, 27 Oktober 2024. Metode penerimaan siswa berdasarkan tempat tinggal itu diungkit para peserta ketika menerima pertanyaan ihwal strategi pemerataan pendidikan di tingkat kelurahan.

Kelanjutan penerapan sistem zonasi masih dipertanyakan lantaran masih ada 32 persen dari 267 kelurahan di DKI yang belum memiliki SMP Negeri. Data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada 2024 itu juga menunjukkan bahwa 62,9 persen dari total kelurahan di Jakarta belum punya SMA atau SMK Negeri.

Berikut rangkuman jawaban dari masing-masing calon wakil gubernur:

Suswono

Cawagub Jakarta nomor urut 1 ini menganggap sistem zonasi masih diperlukan, dengan catatan sekolah negeri dan swasta nantinya akan digratiskan. Dia menjamin jarak sekolah gratis itu bakal tetap terjangkau bagi para murid dari tempat tinggal masing-masing.

“Kita akan pastikan bahwa tidak ada anak putus sekolah, dengan demikian juga pendidikan keterampilan sesuai permintaan global juga akan kita wujudkan,” katanya.

Suswono juga menjanjikan peningkatan mutu tenaga pengajar, sehingga setiap sekolah memiliki standar yang sama. Mantan menteri pertanian ini menginginkan kualitas guru dari sekolah negeri dan swasta tetap sama.

Kun Wardana Abyoto

Berpendapat senada, Cawagub nomor urut 2 ini juga setuju zonasi tetap diterapkan, dengan catatan jumlah sekolah yang ada bisa merata. Saat ini, kata Kun, masih ada 168 kelurahan di DKI yang tidak memiliki SMA, serta 86 kelurahan yang tidak memiliki SMP.

“Kita perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA di setiap kelurahan-kelurahan yang tadi tidak ada SMP dan SMA-nya,” ucap dia.

Kun juga menginginkan pemerataan kualitas guru. Dia juga menyinggung rencana peningkatan gaji tenaga pendidik, khususnya pada guru honorer. Pasangan cagub dan cawagub nomor urut 2 menjanjikan jenjang karir Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi guru honorer.

Rano Karno

Cawagub nomor urut 3 ini menuturkan sistem zonasi masih dibutuhkan sambil menunggu pembangunan infrastruktur sekolah. Menurut Rano, masih banyak daerah di dalam DKI yang belum memiliki infrastruktur sekolah.

“Kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari, Untung Jawa (terletak di Kepulauan Seribu). Bahkan di pulau Untung Jawa itu tidak ada SMA, itu kenyataannya,” tutur Rano.

Menurut dia, pemerintah daerah sudah berupaya memberi beasiswa bagi pelajar di sekolah swasta dan negeri. Masalahnya, tak semua sekolah memiliki daya tampung yang cukup untuk semua pelajar yang mendaftar masuk.

Pilihan Editor: Prakiraan Cuaca BMKG: Dua Siklon Tropis Trami dan Kong-Rey Picu Gelombang Tinggi dan Hujan di Beberapa Wilayah