TEMPO Interaktif, Jakarta - Kegiatan membuka kunci Apple iPhone atau untuk menambah aplikasi tak resmi ponsel itu kini tak lagi melanggar hukum. Perpustakaan Kongres Amerika Serikat, sebagai salah satu upaya meninjau peraturan soal hak cipta, telah merevisi regulasi tahun 1998 yang melarang pemilik ponsel mengoprek ponselnya.
Perpustakaan Kongres Amerika Serikat tidak hanya menyelenggarakan perpustakaan yang termasuk terbesar di dunia. Salah satu fungsi perpustakaan nasional itu adalah menyelenggarakan sistem hak cipta di Amerika Serikat.
Mengoprek, atau dikenal pula dengan istilah jailbreaking, selama ini telah dilakukan oleh banyak orang untuk membongkar eksklusivitas AT&T yang menyediakan jaringan untuk ponsel tersebut. Selama ini, Apple berpendapat bahwa peraturan itu mesti dipertahankan.
Namun dalam sebuah pernyataan pada Senin waktu setempat, James Billington dari Perpustakaan Kongres mengatakan bahwa pemilik ponsel yang mengoprek ponselnya sendiri tak bisa dihukum.
Meski regulasi sudah berubah, Apple tak ingin memberi garansi atau memberi dukungan teknis bagi ponsel yang kedapatan dioprek oleh penggunanya lantas mengalami disfungsi.
"Tujuan Apple adalah memastikan bahwa konsumen kami mendapatkan pengalaman yang terbaik dengan iPhone mereka dan kami tahu bahwa jailbreaking bisa menurunkan tingkat pengalaman itu,” kata juru bicara Apple, Natalie Harrison.
"Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, mayoritas konsumen kami tidak mengoprek iPhone-nya karena itu akan meniadakan garansi dan iPhone menjadi tak stabil atau bekerja sebagaimana mestinya,” kata Harrison lagi.
Sampai Agustus tahun lalu sudah ada 4 juta unit iPhone dan iPod Touch yang dioprek orang. Gadget itu lantas dipakai untuk mengakses aplikasi dari pasar aplikasi gelap bernama Cydia.
Salah satu aplikasi yang dicari-cari orang adalah aplikasi yang mirip dengan Google Voice. Aplikasi ini memungkinkan orang melakukan panggilan internasional murah melalui jaringan Google.
DEDDY SINAGA | LATIMES
Perpustakaan Kongres Amerika Serikat tidak hanya menyelenggarakan perpustakaan yang termasuk terbesar di dunia. Salah satu fungsi perpustakaan nasional itu adalah menyelenggarakan sistem hak cipta di Amerika Serikat.
Mengoprek, atau dikenal pula dengan istilah jailbreaking, selama ini telah dilakukan oleh banyak orang untuk membongkar eksklusivitas AT&T yang menyediakan jaringan untuk ponsel tersebut. Selama ini, Apple berpendapat bahwa peraturan itu mesti dipertahankan.
Namun dalam sebuah pernyataan pada Senin waktu setempat, James Billington dari Perpustakaan Kongres mengatakan bahwa pemilik ponsel yang mengoprek ponselnya sendiri tak bisa dihukum.
Meski regulasi sudah berubah, Apple tak ingin memberi garansi atau memberi dukungan teknis bagi ponsel yang kedapatan dioprek oleh penggunanya lantas mengalami disfungsi.
"Tujuan Apple adalah memastikan bahwa konsumen kami mendapatkan pengalaman yang terbaik dengan iPhone mereka dan kami tahu bahwa jailbreaking bisa menurunkan tingkat pengalaman itu,” kata juru bicara Apple, Natalie Harrison.
"Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, mayoritas konsumen kami tidak mengoprek iPhone-nya karena itu akan meniadakan garansi dan iPhone menjadi tak stabil atau bekerja sebagaimana mestinya,” kata Harrison lagi.
Sampai Agustus tahun lalu sudah ada 4 juta unit iPhone dan iPod Touch yang dioprek orang. Gadget itu lantas dipakai untuk mengakses aplikasi dari pasar aplikasi gelap bernama Cydia.
Salah satu aplikasi yang dicari-cari orang adalah aplikasi yang mirip dengan Google Voice. Aplikasi ini memungkinkan orang melakukan panggilan internasional murah melalui jaringan Google.
DEDDY SINAGA | LATIMES
