Asesmen Pengganti Ujian Nasional Andalkan Nalar, Tak Bisa Nyontek

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Siswa melintasi pengumuman

    Siswa melintasi pengumuman "harap tenang ada Ujian Nasional" di SMA 68, Jakarta, Senin (16/4). TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Mendikbud Nadiem Makarim memutuskan mengganti Ujian Nasional dengan metode asesmen kompetensi minimum dan survei karakter mulai 2021. Patokan metode ini adalah metode asesmen Programme for International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS).

    Menurut pengamat pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis, Indra Charismiadji, metode PISA dan TIMSS  berupa ujian dengan soal yang mengandalkan nalar. Dia menyatakan soal-soal ini bukan tipe yang bisa dijawab dengan hafalan. “Jadi, siswa tidak bisa menyontek,” ucap dia seperti dimuat Koran Tempo, Sabtu, 14 Desember 2019.

    Indra mencontohkan, soal ujian di Indonesia adalah soal yang bisa dijawab dengan menghafal.  Misalnya, satu ditambah dua, dan ditambah tiga akan menghasilkan angka berapa. Dalam soal di metode PISA, inti pertanyaannya sama, tapi dijabarkan dengan cara yang menguji nalar, seperti soal cerita.

    Menurut Indra, banyak guru di Indonesia tak bisa mengerjakan soal model PISA yang dibuat kontekstual dengan masalah sehari-hari. Mereka terbiasa mengerjakan dengan banyak simbol dan angka. Ia menjelaskan, soal asesmen ini tidak harus esai, tapi berbentuk soal yang tak memiliki kunci jawaban, seperti yang sekarang ini berkembang di Indonesia.

    Indra menilai metode asesmen membutuhkan guru dengan kemampuan nalar tinggi. Selain itu, Indra menambahkan, kebijakan asesmen akan percuma jika hasil PISA belum mempengaruhi pengambilan kebijakan Kementerian.

    Menurut dia, mengubah ujian nasional dengan metode asesmen tidak akan serta-merta meningkatkan kemampuan siswa. “Skor PISA Singapura dan Cina bagus karena anak-anak di sana sudah belajar dengan benar,” katanya.

    KORAN TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.