Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

UT Gagas Program Wajib Kuliah, Biaya UKT Diharapkan Bisa Gratis

Reporter

Editor

Erwin Prima

image-gnews
Rektor Universitas Terbuka (UT) Prof Ojat Darojat dalam pembukaan kegiatan Dies Natalis UT ke-37 dan Disporseni yang dipantau di Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. Kredit: ANTARA/Indriani
Rektor Universitas Terbuka (UT) Prof Ojat Darojat dalam pembukaan kegiatan Dies Natalis UT ke-37 dan Disporseni yang dipantau di Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. Kredit: ANTARA/Indriani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Terbuka (UT) Prof. Ojat Darojat menggagas program wajib kuliah bagi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bidang pendidikan di Tanah Air.

“Pada pembukaan kegiatan Dies Natalis UT ke-37 dan Disporseni, UT memperkenalkan program wajib kuliah bagi masyarakat Indonesia. Jika pada 1994 kita mengenal wajib belajar sembilan tahun kemudian pada 2015 wajib belajar 12 tahun. Maka pada kesempatan ini, UT memperkenalkan program wajib kuliah,” ujar Ojat dalam pembukaan kegiatan Dies Natalis UT ke-37 dan Disporseni yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Ojat menambahkan program wajib kuliah tersebut sejalan dengan target periode kedua Presiden Joko Widodo yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pada umumnya, seseorang tidak melanjutkan kuliah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan kendala ekonomi dan juga kendala geografis karena bermukim di daerah yang terpencil.

“Sehingga tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Di samping ada alasan lain seperti komitmen sosial dan lainnya,” tambah dia.

Ia menambahkan UT didirikan sejak 37 tahun yang lalu bertujuan untuk menjawab dua persoalan tersebut. UT didirikan oleh pemerintah bertujuan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau sehingga masyarakat diharapkan memiliki kesempatan belajar di pendidikan tinggi.

“Ke depan biaya uang kuliah tunggal (UKT) di UT diharapkan bisa gratis, sementara biaya operasional UT ditanggung oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya,” jelas Ojat.

Ojat menambahkan jika biaya operasional UT sebesar Rp 1,5 triliun per tahun, maka biaya tersebut dapat ditanggung oleh pemerintah dan CSR pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, lanjut dia, pemerintah bisa menghadirkan keadilan sosial bagi warga Indonesia. Untuk memperkokoh posisi UT, pihaknya sudah bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi konvensional dan institusi lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gagasan wajib kuliah itu, tambah Ojat, terinspirasi dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan agar anak Indonesia dapat menempuh pendidikan berkualitas untuk semua.

“Selama 37 tahun, UT masuk ke pelosok negeri yang tidak bisa disentuh perguruan tinggi lainnya, dan memungkinkan mahasiswa untuk dapat mengakses pendidikan tinggi,” imbuh dia.

Ojat menegaskan bahwa program UT sejalan dengan program Merdeka Belajar dan pelaksanaan Disporseni wujud dari penerapan Kampus Merdeka.

Disporseni diikuti 31 kampus baik PTN dan PTS di Tanah Air. Dengan kegiatan Disporseni yang diselenggarakan secara daring, Ojat berharap dapat meningkatkan semangat kompetisi antarmahasiswa dan perguruan tinggi.

ANTARA

Baca:
Ramai Obat Ivermectin untuk Covid-19, Ini Imbauan Guru Besar FKUI 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi (kiri), Menkopolhukam Hadi Tjahjanto (kedua kanan), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (ketiga kanan), Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin (kanan) dan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI)  Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail (ketiga kiri) saat meninjau ruang Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) atau Indonesia Digital Test House (IDTH) sebelum peresmian di Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa 7 Mei 2024. Presiden mengatakan kehadiran IDTH sangat penting bagi pengawasan perangkat teknologi digital baik mobil listrik hingga perangkat komunikasi yang akan masuk ke Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.


Unand Tak Naikkan UKT Tahun ini, Begini Penjelasan Rektor

1 jam lalu

Universitas Andalas. Istimewa
Unand Tak Naikkan UKT Tahun ini, Begini Penjelasan Rektor

Di tengah polemik kenaikan UKT di sejumlah PTN yang menuai protes, Unand memilih tidak menaikkan UKT.


Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

5 jam lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.


Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

5 jam lalu

Luhut Binsar menjemput Elon Musk di Bandara pagi ini untuk membahas beberapa agenda. Salah satunya meresmikan layanan internet Starlink (Instagram)
Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

10 jam lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Anak Petani dan PNS Calon Mahasiswa Unri Disebut Masuk Kelompok UKT Tinggi

1 hari lalu

Universitas Riau. unri.ac.id
Anak Petani dan PNS Calon Mahasiswa Unri Disebut Masuk Kelompok UKT Tinggi

Aliansi Pendidikan Gratis Riau mencatat, lebih dari 50 calon mahasiswa Unri masuk kelompok UKT tidak sesuai kemampuan ekonomi orang tua mereka.


JPPI Minta Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 Dicabut: Sumber UKT Naik

1 hari lalu

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji ditemui di Jakarta, Kamis. 2 Mei 2024. ANTARA/Sean Filo Muhamad
JPPI Minta Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 Dicabut: Sumber UKT Naik

JPPI mendesak Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada PTN dicabut


Anak Petani Tak Sanggup Bayar UKT Rp 15 Juta di Prodi Kedokteran Unri

1 hari lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Anak Petani Tak Sanggup Bayar UKT Rp 15 Juta di Prodi Kedokteran Unri

Lebih dari 50 calon mahasiswa Unri tidak sanggup membayar UKT karena penetapan kelompok tidak sesuai kemampuan ekonomi orang tua mereka.


Banyak Calon Mahasiswa Unri Tak Mampu Bayar UKT, Aliansi Mahasiswa Riau Bantu Cari Donatur

1 hari lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Banyak Calon Mahasiswa Unri Tak Mampu Bayar UKT, Aliansi Mahasiswa Riau Bantu Cari Donatur

Aliansi Pendidikan Gratis Riau membantu menghubungkan donatur atau yayasan dengan calon mahasiswa baru Unri yang tidak mampu bayar UKT.


Aliansi Pendidikan Gratis Riau: 50 Mahasiswa Baru Terancam Tak Masuk Unri

1 hari lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Aliansi Pendidikan Gratis Riau: 50 Mahasiswa Baru Terancam Tak Masuk Unri

Penetapan kelompok UKT dari Unri dianggap tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua calon mahasiswa.