Kebijakan PPKM Level 3 Libur Nataru, Mantan Direktur WHO Usul 5 Hal

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di hari libur Natal dan Tahun Baru pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022. Kebijakan itu dilakukan dengan tujuan untuk memutus penyebaran SARS-CoV-2, virus penyebab Covid-19. 

Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara periode 2018-2020, Tjandra Yoga Aditama, membeberkan beberapa antisipasi yang perlu dilakukan. Yang pertama, menurutnya, saat ini masih satu bulan sebelum waktu libur panjang itu, dari pengalaman dan situasi dunia di tengah pandemi Covid-19, kondisi bisa berubah dalam hitungan minggu bahkan hari.

“Sehingga keputusan akhir tentu baiknya dilakukan ke lebih dekat dari waktu pelaksanaannya,” ujar dia melalui pesan WhatsApp, Minggu, 21 November 2021.

Antisipasi kedua, Guru Besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) itu mengatakan jika diumumkan sekarang agar masyarakat tidak telanjur membeli tiket transportasi, maka perlu diwaspadai kemungkinan tingginya mobilitas pada Kamis, 23 Desember atau sebelumnya. “Dan juga, sekali lagi, sejauh ini  kita belum tahu pasti tentang bagaimana situasi epidemiologi nanti di hari-hari akhir Desember 2021,” katanya lagi.

Ketiga, masih banyak aspek ketidakpastian mengenai Covid-19, termasuk misalnya ada atau tidaknya varian baru, meskipun sampai sekarang belum ada laporan yang jelas tentang varian baru yang mengkhawatirkan.

Keempat, antisipasi yang perlu dilakukan adalah tetap melakukan protokol kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas).

Selain itu, Tjandra yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pascasarjana Universitas YARSI Jakarta itu menyarankan kepada masyarakat agar memeriksakan diri jika ada kecurigaan sakit, atau ada kemungkinan kontak, atau sesudah bepergian dari negara yang sedang tinggi kasusnya, dan lain-lain. “Dan untuk yang belum divaksinasi agar segera divaksinasi,” tutur Tjandra.

Catatan kelima adalah beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah, seperti meningkatkan jumlah tes. Sekarang memang terkesan jumlah total seperti sudah memadai, tapi ada provinsi-provinsi yang tinggi dan cukup banyak kabupaten/kota yang belum mencapai target untuk test dan trace.

Kemudian, pemerintah juga diminta untuk terus meningkatkan pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) untuk mendeteksi kemungkinan varian baru. Sampai 18 November 2021, Indonesia sudah memasukkan 8.839 sampel WGS virus SARS-CoV-2 ke GISAID yang memang mengkompilasi data dari seluruh dunia.

Singapura sudah memasukkan 9.652 sampel, Filipina 12.742 sampel dan India dengan 78.442 sampel. Yang paling tinggi adalah Amerika Serikat yang pada 18 November 2021 sudah memasukkan 1.608.136 sampel WGS virus ke GISAID, disusul oleh Inggris dengan 1.238.935 sampel.

Selain itu, vaksinasi juga harus terus digalakkan, apalagi sekitar 60 persen penduduk (dari angka target, bukan dari total populasi) belum mendapat vaksinasi lengkap. “Dan lansia bahkan sekitar 70 persen (dari angka target) belum dapat vaksinasi lengkap,” tutur Tjandra.

Mobilitas orang dari luar negeri perlu dikendalikan dengan baik, setidaknya dengan tiga cara, yakni pengetatan pemeriksaan di pintu masuk negara, dan pemberlakuan masa karantina yang memadai. Serta pemantauan bagi mereka yang sudah selesai karantina, setidaknya sampai 7 atau 14 hari kemudian.

Baca:
Kotanya Ditetapkan Masih PPKM Level IV, Kepala Daerah Ini Bingung

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.