Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pakar Ungkap Teknologi AI Bakal Ancam Demokrasi di Pemilu 2024

Reporter

Editor

Erwin Prima

image-gnews
Ilustrasi kecerdasan buatna. towardscience.com
Ilustrasi kecerdasan buatna. towardscience.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan akan mengancam demokrasi di banyak negara, terutama yang akan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu).

Hal tersebut diungkap oleh Dame Wendy Hall, profesor ilmu komputer spesialis AI dari University of Southampton, pada acara televisi Beth Rigby Interviews. Ia juga merupakan anggota Dewan AI Britania Raya, sebuah komite ahli independen yang memberikan saran kepada pemerintah dan memegang kepemimpinan tertinggi seputar ekosistem AI.

Dame Wendy mengatakan bahwa kemampuan AI untuk merusak demokrasi harus menjadi perhatian khusus daripada ancaman eksistensial lain yang ditimbulkan oleh teknologi. Ia juga mengungkap keprihatinan atas proyek Neuralink milik Elon Musk yang memicu sejumlah masalah etik.

Lebih lanjut, Dame Wendy melihat kemungkinan pertumbuhan disinformasi dan deepfake (citra rekayasa) karena AI membuatnya sangat mudah dilakukan. Orang-orang bisa bebas mengakses perangkat lunak AI lewat internet sehingga makin sulit untuk mendeteksi kebenaran suatu video, foto, atau sekadar tulisan.

Ancaman AI terhadap eksistensi manusia ratusan tahun ke depan bukanlah masalah utama saat ini. Dalam konteks pemilu 2024 yang bakal berlangsung di beberapa negara, masyarakat perlu masih dibantu dalam memperoleh informasi di internet.

“Bahkan masih banyak orang awam yang perlu dibantu dalam menyaring informasi dari internet," ujar Wendy diseperti dikutip dari Skynews, Rabu 21 Juni 2023.

Wendy kemudian menyebut bahwa klaim AI memiliki kekuatan untuk “membunuh banyak manusia” dalam waktu dua tahun adalah reaksi berlebihan. Menurutnya, risiko AI sama sekali belum mendekat ke arah situ.

Walau demikian, manusia harus senantiasa berupaya menjaga AI berada di bawah kendali mereka, bukannya malah menjadi budak teknologi. Dari situlah dasar pembentukan peraturan maupun kebijakan berasal.

Wendy ingin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Global AI di Inggris pada Oktober mendatang berfokus pada kasus deepfake, rekayasa gambar atau video yang melibatkan rupa seseorang. Ia pun menekankan perlunya teknologi untuk mendeteksi deepfake atau disinformasi lainnya dan memastikan bahwa sesuatu berasal dari sumber terpercaya.

Selain deepfake, Wendy menunjukkan hal-hal lain yang bisa menjadi tidak terkendali dalam beberapa generasi ke depan, misal ancaman nuklir atau perang biologi-kimia. Teknologi atau mesin AI tertentu sangat mungkin untuk mengembangkan obat-obat mematikan dengan sengaja. Dame Wendy kemudian menyinggung kegagalan industri medis dalam pengawasan obat berbahaya seperti Talidomid.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terlepas dari segala ancaman yang ditimbulkan, AI memang dapat meningkatkan pengambilan keputusan oleh politisi dengan membantu mereka memadatkan informasi menjadi lebih terarah. Menurut Dame Wendy, itu akan memperbaiki pembicaraan para politisi yang sering kali berdasar pada hal-hal yang tidak mereka pahami. Praktik tersebut berhubungan dengan kemampuan AI generatif dalam meringkas suatu dokumen secara cepat.


Masalah Privasi

Dame Wendy juga berbicara tentang polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Siber di Inggris. RUU ini bertujuan melindungi anak-anak dan menargetkan pelaku hoaks atau tindakan ilegal lainnya. Namun, langkah tersebut dikritik karena pemerintah dan pihak berwenang akan memiliki atas akses ke informasi perpesanan pribadi.

Perusahaan teknologi turut mengungkap tuntutan pemerintah untuk menyediakan “pintu belakang” ke pesan pribadi orang-orang yang tentu bakal melemahkan perlindungan dari penjahat siber. Oleh karena itu, Dame Wendy ingin perusahaan teknologi bertanggung jawab atas hal-hal buruk yang dapat terjadi dan lacak dari mana asalnya tanpa harus mengganggu privasi pengguna.

Persoalan lain datang dari hak kebebasan berpendapat. Sangat sulit bagi perusahaan atau pemerintah memutuskan apa yang bisa dan tidak bisa masyarakat katakan melalui internet.

Belum lagi perdebatan tentang Neuralink yang bertujuan menghubungkan otak manusia dan komputer. Walau sangat berguna bagi penyandang disabilitas, teknologi tersebut mampu membaca gelombang otak penggunanya yang lagi-lagi menimbulkan masalah privasi.

Sebagai penutup, Dame Wendy mengakui bahwa dunia teknologi modern tampak sedikit menakutkan. Ia berharap agar setiap pelaku AI di seluruh dunia benar-benar memahami apa yang sedang mereka kerjakan.

NIA HEPPY | SYAHDI MUHARRAM | SKY NEWS

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

066

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Sampaikan 3 Isu di Pertemuan OECD Paris, Apa Saja?

16 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Secretary-General Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Mathias Cormann di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Agustus 2023. Pertemuan itu salah satunya membahas soal rencana Indonesia menjadi anggota OECD. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Airlangga Sampaikan 3 Isu di Pertemuan OECD Paris, Apa Saja?

Airlangga membahas terkait komitmen Indonesia dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan di pertemuan OECD.


Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

17 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.


Microsoft Tanamkan Investasi 2,2 Milyar Dolar AS di Malaysia, Apa yang Dibidik?

20 jam lalu

Logo Microsoft terlihat di Los Angeles, California A.S. pada Selasa, 7 November 2017. (ANTARA/REUTERS/Lucy Nicholson/am.)
Microsoft Tanamkan Investasi 2,2 Milyar Dolar AS di Malaysia, Apa yang Dibidik?

Microsoft juga akan bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk mendirikan Pusat Keunggulan AI Nasional dan meningkatkan kemampuan keamanan siber.


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

23 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Hikayat Deep Blue, Super Komputer IBM Pernah Lawan Grandmaster Garry Kasparov: Sebuah Tonggak AI

1 hari lalu

Garry Kasparov. (instagram/@garry_kasparov)
Hikayat Deep Blue, Super Komputer IBM Pernah Lawan Grandmaster Garry Kasparov: Sebuah Tonggak AI

Grandmaster Garry Kasparov menjajal bertanding main catur dengan super komputer IBM, Deep Blue, pada 3 Mei 1997.


Safari Apple Siap Naik Level, Bakal Punya Peramban AI dan Penyaring Konten

1 hari lalu

Ilustrasi Tampilan Browser Safari dari Apple (Apple.com)
Safari Apple Siap Naik Level, Bakal Punya Peramban AI dan Penyaring Konten

Apple menyiapkan sejumlah fitur berbasis AI untuk browser Safari. Salah satu yang menonjol adalah perangkum teks otomatis.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

1 hari lalu

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. ANTARA FOTO/AACC2015
Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengkritik pemerintah Amerika Serikat atas penggerebekan terhadap protes mahasiswa pro-Palestina