Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jimly Asshiddiqie Jadi Anggota MKMK, Ini Riwayat Pendidikan dan Kariernya di Bidang Hukum

Reporter

image-gnews
Prof. Dr. Jimly Asshiddqie, SH
Prof. Dr. Jimly Asshiddqie, SH
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) membentuk Majelis Kehormatan MK (MKMK) sebagai bentuk tindak lanjut dari banyaknya laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Salah satu pelanggaran yang banyak mendapat laporan adalah putusan gugatan batas usia minimal syarat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). 

Tiga nama yang telah ditunjuk sebagai anggota MKMK adalah Jimly Asshiddiqie, Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams. Jimly merupakan mantan Ketua MK pertama di Indonesia periode 2003-2008. Seperti apa rekam jejaknya?

Rekam Jejak Pendidikan Jimly Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie lahir di Palembang pada 17 April 1956. Dia menempuh pendidikan sarjana (S1) hukum di Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) hingga dinyatakan lulus pada 1982. Setelah menuntaskan kuliah S1, dia menjadi pengajar di almamater yang sama. 

Jimly kemudian melanjutkan studi ke jenjang magister hukum (S2) pada 1984-1986. Dia juga kembali meneruskan pendidikan tinggi program doktor ilmu hukum (S3) di Fakultas Pascasarjana UI yang bekerja sama dengan Rechtsfaculteit Rijksuniversiteit dan Van Vollenhoven Institute, Leiden (1988-1990). 

Jimly juga pernah mengikuti program penelitian hukum di Law School of the University of Washington, Seattle, Amerika Serikat (AS) pada 1989. Dia juga terlibat dalam kursus selama musim panas (Post-graduate Summer Course) on Legal Theories di Harvard Law School, Cambridge, Massachusett, AS pada 1994. 

Sejak 1998, Jimly diangkat menjadi Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara FH UI. Dia juga mengemban amanah sebagai Ketua dan Penanggungjawab (Pj) Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara FH UI periode 2000-2005, serta Anggota Senat Akademik UI (2001-2003). 

Namun, sejak 16 Agustus 2003, Jimly berhenti sementara sebagai akademisi sekaligus Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena menduduki jabatan Hakim Konstitusi. Kendati demikian, statusnya berubah menjadi Guru Besar Luar Biasa Hukum Tata Negara pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2022. 

Perjalanan Karier Jimly Asshiddiqie

Selain dikenal sebagai akademisi, Jimly beberapa kali dipercaya menduduki posisi strategis di lingkungan pemerintahan. Berikut daftar jabatannya:

- Anggota Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI (1988-1993).

- Anggota Kelompok Kerja Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) (1985-1995).

- Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH) (1999).

- Ketua Bidang Hukum Tim Nasional Reformasi Nasional Menuju Masyarakat Madani (1998-1999).

- Penanggungjawab Panel Ahli Reformasi Konstitusi Sekretariat Negara RI bersama Bagir Manan (1998-1999).

-  Anggota Tim Nasional Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi (1996-1998).

-  Anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc I (PAH I).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

- Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (BP-MPR RI) dalam rangka Perubahan Undang-Undang Dasar Negara (UUD Tahun 1945 (2001-2002).

- Senior peneliti bidang hukum Badan Pengkajian dan Penerapan (BPP) Teknologi (1990-1997).

-  Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1993-1998).

- Anggota Tim Pengkajian Reformasi Kebijakan Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1994-1997).

- Asisten Wakil Presiden RI bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (1998-1999). 

Karier mentereng Jimly Asshiddiqie terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Berikut beberapa jabatan lain yang diembannya:

- Ketua Tim Pengkajian Kebijakan Perbukuan Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995-1997).

- Penasehat Ahli Sekretariat Jenderal MPR RI (2002-2003).

- Penasehat Ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan (2002-2003).

- Anggota Tim Ahli Rancangan Undang-Undang bidang hukum dan politik di Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan (1997-2003).

- Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I dan Tingkat II Lembaga Administrasi Negara (LAN) sejak 1997.

- Jimly Asshiddiqie juga menjadi pengajar Kursus Singkat Angkatan (KSA) dan Kursus Regular Angkatan (KRA) Lembaga Pertahanan dan Keamanan Nasional (Lemhannas) sejak 2002. 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: Riwayat Pendidikan Gibran Rakabuming Cawapres Prabowo, Sekolah di Luar Negeri Setelah Lulus SMP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

1 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.


PDIP Gugat KPU di Pileg Kalsel, Klaim 15.690 Suara Beralih ke PAN

2 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
PDIP Gugat KPU di Pileg Kalsel, Klaim 15.690 Suara Beralih ke PAN

PDIP menggugat KPU karena dinilai keliru dalam menghitung suara PAN di gelaran Pileg Kalsel.


Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

3 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

Apa yang ingin dibuktikan PDIP di PTUN adalah apakah KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam Pemilu 2024.


Pakar Hukum Tata Negara Anggap Gugatan PDIP di PTUN Sulit Dieksekusi

5 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Pakar Hukum Tata Negara Anggap Gugatan PDIP di PTUN Sulit Dieksekusi

Charles pesimistis hakim PTUN bakal mengabulkan petitum PDIP untuk menganulir pencalonan Gibran Rakabuming Raka.


Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

8 jam lalu

Massa aksi Hari Buruh Internasional membakar baliho bergambar Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara lainnya di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat pada Rabu, 1 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?


MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

8 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.


Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

20 jam lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

PPP mencabut dalil dalam permohonan sengketa pileg soal perpindahan ribuan suara mereka ke PAN dan Gerindra. Apa sebabnya?


Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

1 hari lalu

Ketua sidang panel tiga Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim Konstitusi Anwar Usman (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

Kuasa hukum mengaku mendapat informasi pencabutan itu dari kliennya saat sidang MK tengah berlangsung.


Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

Partai Gerindra menuding KPU menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang, Jawa Barat.


Bagaimana Peluang PPP Lolos ke Senayan Berbekal Gugatan ke MK?

2 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Bagaimana Peluang PPP Lolos ke Senayan Berbekal Gugatan ke MK?

Pengamat politik menanggapi mengenai peluang PPP mendapatkan kursi DPR RI lewat permohonan sengketa pemilu ke MK.