TEMPO.CO, Jakarta - Dorongan terhadap lebih banyak tenaga nuklir untuk membantu memerangi perubahan iklim harus disertai dengan penguatan upaya perlindungan untuk melawan proliferasi bahan nuklir fisil, kata salah satu senator AS bipartisan yang menghadiri pembicaraan COP28 di Dubai pada hari Jumat, 8 Desember 2023.
Promosi tenaga nuklir telah memainkan peran besar dalam perundingan COP28 dengan sedikit diskusi mengenai perlindungan uranium dan plutonium yang dapat digunakan dalam senjata nuklir. Pada tanggal 2 Desember, lebih dari 20 negara berjanji untuk melipatgandakan kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir pada tahun 2050, dan utusan iklim AS John Kerry mengatakan dunia tidak dapat mencapai emisi “net zero” tanpa membangun reaktor baru.
Senator Edward Markey, seorang Demokrat, mengatakan perlu ada standar “untuk menjamin bahwa kita tidak menambah krisis iklim dengan krisis nonproliferasi nuklir.”
"Setiap langkah ke depan harus disertai dengan upaya perlindungan yang paling kuat dan menyeluruh, atau kita akan melihat Korea Utara, Iran, dan Irak di seluruh dunia," kata Markey kepada wartawan melalui sambungan telepon.
Korea Utara terus mengembangkan senjata nuklir pada tahun 2023 dan menghindari sanksi PBB yang bertujuan untuk memotong pendanaan program nuklir Pyongyang, menurut PBB.
AS mengatakan Iran hampir membuat senjata nuklir, namun Teheran mengatakan program tersebut bertujuan damai. Irak tidak pernah membuat bom dan membongkar program nuklirnya setelah Perang Teluk tahun 1991. AS dan delapan negara lainnya memiliki senjata nuklir.
“Jika kita ingin mencegah pemanasan global yang terlokalisasi dan intens – ledakan nuklir di pusat-pusat militer dunia – kita harus memperketat kendali kita terhadap teknologi nuklir ‘damai’ yang dapat dengan mudah ditukar untuk membuat bom,” kata Henry Sokolski, kepala Pusat Pendidikan Kebijakan Nonproliferasi.
Delegasi Senat yang menghadiri COP28 termasuk Tom Carper dan Ben Cardin dari Partai Demokrat, serta Lisa Murkowski dari Partai Republik.
Kelompok ini melakukan perjalanan dengan pesawat untuk membahas undang-undang yang mendukung pengamanan pembangkit listrik tenaga nuklir kecil yang dapat dibangun di pabrik yang disebut reaktor modular kecil, kata Carper. Langkah ini ada dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional versi Senat dan Carper mengatakan kelompok tersebut berupaya untuk memastikan kelompok tersebut dapat bertahan dalam rancangan undang-undang kebijakan pertahanan DPR AS.
Cardin mengatakan anggota parlemen bekerja sama dengan banyak negara yang tertarik dengan tenaga nuklir "untuk memastikan bahwa kita mendapatkan pengaturan terbaik dengan menggunakan teknologi dan perusahaan-perusahaan AS, yang menurut kami merupakan cara yang paling aman ke depan."
Arab Saudi sedang berupaya membangun tenaga nuklir. Pemimpin de facto negara itu, Mohammed bin Salman, mengatakan jika Iran memiliki persenjataan nuklir, kerajaan itu akan mencarinya juga.
Pilihan Editor: Begini Sejarah Penemuan Asam Sulfat
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
