Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kalau Dana BOS Reguler untuk Makan Siang Gratis, Sekolah di Depok: Tidak Mungkin

image-gnews
Ilustrasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Ilustrasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Sekolah di Depok mengaku belum mendapat informasi ihwal proyeksi dana bantuan operasional sekolah atau BOS sebagai salah satu sumber anggaran yang akan digunakan untuk realisasi program makan siang gratis. Namun sebagian dari mereka blak-blakan menilai tidak memungkinkan jika mengambil alokasi anggaran untuk program andalan calon presiden dan wakil presiden Pabowo-Gibran, paslon yang diunggulkan versi hitung cepat, itu dari dana BOS reguler.

Seperti yang disampaikan Bendahara SDN Beji 1, Yoga Permana, saat ditemui pada Senin 4 Maret 2024. Menurutnya, belum ada informasi apapun dari pemerintah daerah setempat tentang program makan siang gratis di sekolah. "Jadi kita dari pihak sekolah pun belum tahu seperti apa mekanismenya," kata Yoga.

Dia menduga, berdasarkan pemberitaan yang dipahaminya, akan dana BOS khusus untuk pembiayaan makan siang gratis. Sedangkan dana BOS reguler yang diterima SDN Beji 1 sebesar kira-kira Rp 1.030.000 per siswa per tahun. Anggaran dana BOS reguler ini, kata Yoga, sudah memiliki pos pembiayaan seperti pengadaan buku, alat tulis, dan media pembelajaran.

Karena sudah berjalan, menurut Yoga, tidak mungkin untuk mengalihkan peruntukan dana tersebut semisal untuk program makan siang gratis. "Harus ada tambahan dari luar, istilahnya BOS eksklusif, beda dari yang reguler," kata dia lagi.

Siswa SDN Beji 1 usai mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah yang beralamat di Jalan Komodo Raya, Pancoran Mas, Depok, Senin, 4 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah

Yoga menjelaskan, penggunaan dana BOS reguler terbagi menjadi tiga dengan daftar jumlah item yang panjang. Termasuk di dalamnya belanja modal, belanja pegawai, barang dan jasa. Juga untuk lomba-lomba, pembelajaran, P5, lalu ada kegiatan ekstrakurikuler yang harus dibiayai dari sekolah.

Dengan anggaran Rp 1.030.000 per anak per tahun pun ia menilai masih kurang untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. "Terutama untuk perbaikan sarana sekolah belum bisa," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Guru olahraga ini menilai anggaran makan siang gratis tidak mungkin menggunakan dana BOS reguler. "Tidak mungkin lagi kalau diambil dari sana, apalagi kegiatan anak tidak mungkin kita stop, istilahnya PTS kita kan harus fotokopi, bayar untuk cetak kertasnya segala macam, P5 juga harus ada gebyarnya, kami beli banner, undang narasumber juga."

Bendahara SDN Beji 2 Depok, Eles Erlina, mengungkap yang sama bahwa belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Dia juga berharap adanya dana tambahan di luar dana BOS reguler kalau program makan siang gratis direalisasikan. 

"Dana BOS reguler sudah untuk kebutuhan siswa dan ter-plot selama setahun," kata dia sambil menambahkan, alokasi yang sudah ada pun dinilainya masih kurang, terlebih saat ini ada tambahan P5. "Jadi nge-pressed sekali, kalau ada makan siang gratis ya, malah menurun," ucap Eles.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang  mengusulkan agar biaya program makan siang gratis dibiayai dengan dana BOS. Ketua Umum Partai Golkar yang juga penyokong Koalisi Indonesia Maju, koalisi parpol di belakang Prabowo-Gibran, menyampaikannya saat simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada Kamis, 29 Februari 2024.

Pilihan Editor: Awal Puasa Tahun Ini Bakal Berbeda tapi Idul Fitri Bareng

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aher Sebut Depok Jadi Barometer Kemenangan PKS di Pilkada Jawa Barat

1 jam lalu

Politikus Ahmad Heryawan bersama bakal Calon Gubernur Ahmad Syaikhu dan Bakal Calon Wakil Gubernur Ilham Habibie memberikan berkas persyaratan pada Ketua KPUD Jawa Barat Ummi Wahyuni di Bandung, 29 Agustus 2024. Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie diusung oleh PKS dan Nasdem mendaftar ke KPUD Jawa Barat di hari terakhir pendaftaran. TEMPO/Prima mulia
Aher Sebut Depok Jadi Barometer Kemenangan PKS di Pilkada Jawa Barat

Depok telah 4 kali dipimpin PKS. Kemenangannya jadi barometer untuk Pilkada Jawa Barat.


Presiden PKS Beberkan Penyebab Kota Depok Kerap Dirundung

2 jam lalu

Calon Gubernur Ahmad Syaikhu saat menyampaikan orasi politik dalam konsolidasi tim pemenangan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Sabtu, 12 Oktober 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Presiden PKS Beberkan Penyebab Kota Depok Kerap Dirundung

Ahmad Syaikhu mengatakan Depok kerap dirundung karena selama 20 tahun dipimpin oleh kader Partai Keadilan Sejahtera.


Anies Bakal Sampaikan Pesan untuk Prabowo-Gibran Jika Diundang ke Pelantikan

8 jam lalu

Anies Bakal Sampaikan Pesan untuk Prabowo-Gibran Jika Diundang ke Pelantikan

Sahrin menyebut bahwa Anies Baswedan memiliki pesan khusus kepada Prabowo-Gibran selaku pemenangan Pilpres 2024.


Ragam Reaksi atas Beredarnya Nama-nama Kementerian Kabinet Prabowo

20 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, tiba di gedung Nusantara II DPR, Rabu, 25 September 2024. Prabowo dijadwalkan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR, membahas sejumlah Rancangan Undang-undang di bidang pertahanan. TEMPO/Nandito Putra
Ragam Reaksi atas Beredarnya Nama-nama Kementerian Kabinet Prabowo

Dasco mengatakan kabinet Prabowo mendatang akan berisi 44-46 kementerian.


Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Kawasan Area Patung Kuda Mulai Dibersihkan

1 hari lalu

Kegiatan bersih-bersih sarana dan prasarana jalur perlintasan di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jumat (11/10/2024). ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Pusat.
Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Kawasan Area Patung Kuda Mulai Dibersihkan

Menjelang pelantikan presiden dan wapres pada Ahad, 20 Oktober 2024, personel gabungan membersihkan sarana dan prasarana di kawasan Patung Kuda.


Anies Baswedan Bakal Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran Jika Diundang

1 hari lalu

Anies Baswedan. Foto/youtube
Anies Baswedan Bakal Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran Jika Diundang

Meski begitu, dia menyebut bahwa Anies Baswedan memiliki pesan khusus kepada Prabowo-Gibran selaku pemenangan Pilpres 2024.


Mahfud Md Sebut Pergantian Pemerintahan Jadi Momentum Memperbaiki Demokrasi

1 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md Sebut Pergantian Pemerintahan Jadi Momentum Memperbaiki Demokrasi

Mahfud Md menyatakan meskipun perbaikan demokrasi terjadi, namun itu berlangsung hanya dua atau tiga tahun saja.


P2G Harap Janji Prabowo-Gibran Tambah Gaji Guru Rp 2 Juta Bukan Prank

1 hari lalu

Ilustrasi guru madrsah. Foto : Kemendag
P2G Harap Janji Prabowo-Gibran Tambah Gaji Guru Rp 2 Juta Bukan Prank

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengungkapkan bahwa Prabowo-Gibran akan menaikan gaji guru Rp 2 juta.


Kebakaran Lagi di Tempat Pembuangan Sampah Liar di Limo Depok, Warga: Tahun Ini Sudah Tiga Kali

1 hari lalu

Personel Damkar Depok berjibaku memadamkan api di TPS liar, Kecamatan Limo, Depok, Jumat dini hari, 11 Oktober 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kebakaran Lagi di Tempat Pembuangan Sampah Liar di Limo Depok, Warga: Tahun Ini Sudah Tiga Kali

Hingga pukul 01.30 WIB, personel Damkar Depok masih berupaya memadamkan kebakaran di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal itu.


Kasus Dugaan Pencabulan oleh Anggota DPRD Depok Berjalan Lambat, Mahasiswa Geruduk Polres

1 hari lalu

Ilustrasi pencabulan anak. shutterstock.com
Kasus Dugaan Pencabulan oleh Anggota DPRD Depok Berjalan Lambat, Mahasiswa Geruduk Polres

Sejumlah mahasiswa menggeruduk Kantor Polres Depok untuk mendesak transparansi pengusutan kasus pencabulan oleh Anggota DPRD.