Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Alasan Bappenas Promosikan Land4Lives 2024, Riset Mitigasi Krisis Iklim

image-gnews
Sisifus. Ilustrasi TEMPO/Imam Yunianto
Sisifus. Ilustrasi TEMPO/Imam Yunianto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pangan dan Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jarot Indarto, mengatakan pengelolaan, dukungan kebijakan, dan rencana pembangunan bentang lahan (lanskap) masih butuh penguatan. Mitigasi krisis iklim, termasuk adaptasi ketahanan pangan, tidak cukup hanya dilakukan di level tapak.

“Perlu kolaborasi dan komitmen yang terpadu dan kuat lintas pihak, lintas sektor, dan lintas pemerintahan,” katanya dalam Ekspose Nasional Land4Lives di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 26 Juni 2024.

Dalam agenda bertajuk ‘Mewujudkan Bentang Lahan Lestari untuk Masyarakat Tangguh Iklim’, Jarot menyebut perlu pendekatan multi-level untuk aksi riset Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives). Slogan Land4Lives yang merujuk pada lahan untuk kehidupan itu digarap oleh International Council for Research in Agroforestry (ICRAF), di bawah arahan Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas. Kajian itu juga disokong dengan pendanaan dari Global Affairs Canada (GAC).

Dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, perubahan iklim menjadi tantangan utama Indonesia selama dua dekade ke depan. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim selama periode 2020-2024 diperkirakan mencapai Rp544 triliun. Jumlah itu terus meningkat jika tidak ada ketahanan ekologi yang memadai.

Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste, Jess Dutton, yang hadir dalam forum ekspose tersebut mengatakan kita tidak perlu mengorbankan lingkungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Bahkan, peluang ekonomi bisa semakin luas bila kita mengedepankan kelestarian lingkungan,” tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Peneliti Utama Land4Lives sekaligus Direktur CIFOR-ICRAF Asia, Sonya Dewi, mengimbuhkan bahwa tantangan perubahan iklim, khususnya pada ketahanan pangan dan penghidupan, dapat diatasi pengembangan resiliensi atau kemampuan adaptasi, mulai dari level tapak, bentang lahan, hingga provinsi. “Semua itu dilakukan dengan pendekatan yang ilmiah dan sensitif gender,” kata dia

Menurut Sonya, Land4Lives juga ditargetkan membantu Indonesia untuk memenuhi komitmen mitigasi krisis iklim. Salah satunya adalah Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 32 persen dengan usaha sendiri, serta 43 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Selain itu, Indonesia menetapkan Strategi Jangka Panjang untuk Ketahanan Iklim dan Rendah Karbon (LTS-LCCR 2050). Rencana itu mencakup adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta restorasi lahan dan kawasan gambut.

Pilihan Editor: X Menjadi Media Sosial Pertama Berbayar untuk Live Streaming, Berapa Harga Premiumnya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Riset: UMKM Sulit Berkembang karena 3 Faktor Ini

2 hari lalu

Ilustrasi usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Riset: UMKM Sulit Berkembang karena 3 Faktor Ini

Studi Small Business Barometer Report dari Mastercard Center for Inclusive Growth mengungkapkan tiga tantangan utama yang menghambat pertumbuhan UMKM.


Pemerintah Bakal Dorong Hilirisasi Rumput Laut, Bappenas Klaim Ada Investor Tertarik

2 hari lalu

Panen rumput laut di pesisir Pantai Nuruwe, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, pada Senin, 9 November 2020. Tempo/Linda Trianita
Pemerintah Bakal Dorong Hilirisasi Rumput Laut, Bappenas Klaim Ada Investor Tertarik

Deputi Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia A. Widyasanti mengatakan hilirisasi rumput laut bakal menjadi salah satu fokus pemerintah pada 2025.


Tim Ahli dari Indonesia Kunjungan Kerja ke India untuk Pelajari Program Makan Siang Sekolah Gratis

4 hari lalu

Rapat di Kota Delhi dengan Shantanu, (kanan) Deputi Departemen Pangan dan Distribusi Umum India. Sumber: dokumen Kedutaan Besar India di Jakarta
Tim Ahli dari Indonesia Kunjungan Kerja ke India untuk Pelajari Program Makan Siang Sekolah Gratis

Kunjungan kerja ini bertujuan membina kerja sama bilateral dan pertukaran keahlian di berbagai sektor antara lain program makan siang sekolah gratis.


Siapa yang Akan Kelola Anggaran Rp71 Triliun Makan Bergizi Gratis Prabowo?

4 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Siapa yang Akan Kelola Anggaran Rp71 Triliun Makan Bergizi Gratis Prabowo?

Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis yang jadi unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Suharso Sebut Ada Pejabat Eselon I Bappenas Terima Bansos, Kemensos: Tunjuk Hidung Saja, Kita Lihat

8 hari lalu

Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Suharso Sebut Ada Pejabat Eselon I Bappenas Terima Bansos, Kemensos: Tunjuk Hidung Saja, Kita Lihat

Stafsus Mensos menyoroti pernyataan Kepala Bappenas Suharso soal pejabat eselon I kementeriannya ada yang menerima bansos.


Bappenas Evaluasi 46 Persen Bansos Tak Tepat Sasaran, Kemensos: Ada Perbedaan Sumber Data

8 hari lalu

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal Arifin memberikan keterangan pers soal polemik 46 persen penerima bansos tak tepat sasaran. Agus menyampaikan ke awak media di Kantor Kementerian Sosial, Cawang, Jakarta, pada Jumat, 21 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Bappenas Evaluasi 46 Persen Bansos Tak Tepat Sasaran, Kemensos: Ada Perbedaan Sumber Data

Kemensos merespons Bappenas yang sempat menyebut ada 46 persen penerima bantuan sosial atau bansos tak tepat sasaran


Suhu Panas Cekam Jemaah Haji di Tanah Suci, 2040 Bisa Lebih Fatal

8 hari lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Suhu Panas Cekam Jemaah Haji di Tanah Suci, 2040 Bisa Lebih Fatal

Musim haji tahun ini jatuh dalam periode musim panas di Arab Saudi. Suhu harian maksimal tertinggi pekan ini dilaporkan 51,8 derajat Celsius.


Green Economy Expo 2024 Digelar 3-5 Juli, Bappenas Akan Bahas Ekonomi Hijau

10 hari lalu

Presiden Jokowi saat menyambangi Kantor Kementerian PPN/BAPPENAS, Jakarta, Kamis 16 Januari 2020. Kedatangannya sekaligus meninjau pelaksanaan sistem Integrated Digital Work (IDW) yang akan diterapkan pada para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). TEMPO/Subekti.
Green Economy Expo 2024 Digelar 3-5 Juli, Bappenas Akan Bahas Ekonomi Hijau

Bappenas berencana menggelar Green Economy Expo pada 3-5 Juli 2024. Acara dengan tajuk "Green Economy Expo 2024: Advance Technology, Innovation, dan Circularity" ini rencananya akan berlangsung di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center (JCC).


6 Lembaga Pemerintahan yang Ajukan Tambahan Anggaran

13 hari lalu

Ilustrasi Anggaran. shutterstock.com
6 Lembaga Pemerintahan yang Ajukan Tambahan Anggaran

Sejumlah lembaga pemerintahan mengajukan penambahan anggaran. Ada faktor IKN


Kepala Bappenas Ungkap Ada Anggaran Revolusi Mental Dipakai Beli Motor Trail

15 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan tanggapan Pemerintah atas perubahan UU IKN dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. Rapat Paripurna beragendakan mengambil keputusan terhadap RUU tentang perubahan UU No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pengambilan keputusan tentang RUU perubahan UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengambilan keputusan evaluasi kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023, perubahan ke-6 Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2024, perpanjangan waktu pembahasan 7 RUU dan mendengarkan Pidato Ketua DPR RI pada penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kepala Bappenas Ungkap Ada Anggaran Revolusi Mental Dipakai Beli Motor Trail

Bappenas menyatakan perlu perbaikan kewenangan.