TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Greenpeace Teguh Surya menuturkan kiamat akan terjadi di tahun 2030. Ia mengatakan ini berdasarkan prediksi Intergovernmental Panel on Climate untuk membatasi konsentrasi CO2 penyebab efek rumah kaca. Tanpa pembatasan, kadar CO2 akan menjadi 450 ppm pada 2030.
“Akibatnya suhu bumi akan semakin memanas, akan ada kenaikan permukaan air laut, wabah penyakit, badai dan topan semakin sering terjadi, efeknya mungkin akan seperti kiamat,” kata Teguh ketika dihubungi Selasa, 25 Desember 2012.
Menurut Teguh, penyebab meningkatnya karbon dioksida karena berkembangnya penggunaan fosil, meningkatnya populasi manusia, meningkatnya pola konsumsi, dan terjadinya perubahan tata guna lahan. Jika dibiarkan terus-menerus, suhu bumi akan meningkat 2-4 derajat Celsius pada 2030. Es di dua kutub akan mencair dan tinggi air laut akan meningkat.
“Kemungkinan 90 persen wilayah Jakarta tenggelam,” kata Teguh. Wilayah pesisir dihajar air, Teguh menjelaskan, termasuk negara-negara kecil di Samudra Pasifik. Masyarakat harus pindah karena tanahnya akan tenggelam. Ia juga memperkirakan wabah malaria dan demam berdarah meluas dan akan muncul penyakit-penyakit baru, terutama di Indonesia sebagai negara tropis.
Teguh memperkirakan, saat itu perekonomian akan kolaps. Cuaca yang ekstrem membuat para nelayan dan petani merugi. Negara industri juga akan mengalami risiko kerugian karena sering terjadi badai dan topan. “Negara yang tidak punya duit, akan sulit pulihnya,” kata Teguh.
Menurut Teguh, untuk memperlambat pemanasan global harus dilakukan tindakan secepat mungkin. Caranya dengan meminimalisasi munculnya emisi gas rumah kaca yang kebanyakan bersumber dari transportasi, pembakaran hutan, dan gas buang industri.
Selain itu, pemerintah juga seharusnya merencanakan pembangunan berbasis lingkungan. “Selama ini pemerintah tidak punya perencanaan adaptasi terhadap perubahan iklim,” kata Teguh.
SUNDARI
Berita terpopuler lainnya:
Bumi Akan Gelap Total Selama 3 Hari?
FPI Patroli Amankan Natal
Ruhut: Putra Ibas Lanjutkan Trah Yudhoyono
