TEMPO Interaktif, Denpasar - 10 negara yang memiliki hutan diAsia dan Afrika bertemu di Bali mulai Selasa ( 1/12) hingga Jumat (4/12) untuk membicarakan pelestarian hutan dalam kaitannya dengan perubahan iklim.

Pertemuan terfokus pada cara mengalihkan kekuasaan atas hutan kepada pihak-pihak yang mampu memelihara secara berkelanjutan.

Menurut James Mayers, Kepala Natural Resources Group dari International Institute for Environment and Development (IIED) yang menginisiatif pertemuan itu, pertemuan akan menunjukkan pola pengelolaan hutan dengan prinsip kesetaraan pada semua pihak. ”Tentu dengan keuntungan bagi semua,” ujarnya, Selasa (1/12).

Ini berbeda dengan pola yang mengutamakan peran para elite dengan menyingkirkan pihak yang lebih lemah. Kekuasaan atas hutan, menurutnya, harus dipegang oleh pihak-pihak yang mampu mengupayakan pemeliharan hutan yang berkelanjutan.

Dengan begitu, kesejahteraan berbasis kehutanan juga bisa dinikmati rakyat, terutama masyarakat lokal yang hidupnya sangat tergantung dengan hutan.

Ke-10 negara yang terlibat antara lain Kamerun, Ghana, India, Indonesia, Malawi, Mozambique, Afrika Selatan, Tanzania, Uganda, dan Vietnam. Hadir pula peneliti-peneliti yang bermarkas di Inggris dari International Institute for Environment and Development (IIED) yang menjadi koordinator Forest Governance Learning Group).

Forest Governance Learning Group (FGLG) –kelompok belajar tata kelola kehutanan- adalah kelompok yang berpendapat sangat penting pemerintah-pemerintah dunia untuk segera menyetujui sebuah sistem untuk membayar negara-negara untuk menghindari kerusakan hutan. Upaya itu adalah bagian dari usaha dunia mencegat perubahan iklim.

Pada pertemuan COP 15 UNFCCC di Kopenhagen, Desember ini, hutan akan menjadi pusat pembicaraan pada negosiasi perubahan iklim karena perusakan hutan memberikan 18% emisi gas rumah kaca.

Di Kopernhagen, para pemerintah akan mulai menyetujui sebuah perjanjian global yang disebut REDD yang akan memperlihatkan aliran miliaran dolar sebagai kompensasi untuk negara-negara berhutan yang menjaga pepohonannya tetap tegak.

FGLG telah mengembangkan taktik-taktik praktis untuk menyediakan ruang aman, mendorong dialog, membangun konstituen, memanfaatkan bukti-bukti dan melakukan interaksi politis.

"Tata kelola yang baik pada hutan akan sangat penting untuk memaksimalkan keuntungan sosial dan lingkungan dari skema-skema REDD," tegas Mayers.

Usaha ini, lanjut dia, telah mengarah pada perubahan yang terukur dalam kebijakan yang dibuat, menghasilkan dampak positif pada orang-orang yang hidupnya tergantung pada hutan seperti yang diperlihatkan di Kamerun, Ghana, India, Indonesia, Malawi, Mozambique, Afrika Selatan, Uganda, dan Vietnam.

Perbincangan di Bali ini juga akan mencoba menggabungkan dan membagi pembelajaran yang mereka alami dan menciptakan rancangan untuk menguatkan dampak mereka dalam pengambilan keputusan di sektor kehutanan dalam beberapa tahun mendatang.

ROFIQI HASAN