TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan menggunakan layanan infrastruktur teknologi informasi dari Fujitsu untuk menyimpan data anggaran negara. Perusahaan asal Jepang ini terpilih setelah melalui proses tender.
"Fujitsu mendukung implementasi ICT yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan," kata Muhammad Ridzal, Kepala Dukungan Teknis Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 18 Oktober 2011.
Infrastruktur Fujitsu yang digunakan lembaga keuangan negara ini antara lain server sampai storage versi enterprise.
Server Fujitsu digunakan untuk menyimpan database anggaran negara, sistem penggajian, dan berbagai aplikasi buatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan negara, sekaligus menangani Intranet dan pengawasan website.
Infrastruktur server di divisi ini memproses jutaan data per tahun. Arsitektur server blade yang digunakan, menurut Ridzal, dapat memproses lebih banyak data, namun dengan manajemen kabel, storage, dan pemeliharaan yang lebih sederhana.
"Kapasitas kami meningkat dan tingkat ketersediaannya lebih tinggi," kata Ridzal. "Jumlah peranti keras juga lebih sedikit dibandingkan infrastruktur sebelumnya."
Direktorat yang dibentuk pada tahun 2004 ini bertugas mengelola implementasi anggaran negara dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh lebih dari 20 ribu kelompok kerja yang tersebar di seluruh Indonesia.
Koordinasi dengan puluhan ribu kelompok kerja itu dilakukan melalui 177 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Untuk mengkoordinasikan seluruh tugas dan menyebarluaskan informasi kepada ribuan satuan kerja dan KPPN, Direktorat menggunakan portal web terpusat.
Selain itu, divisi ini juga membangun portal e-learning dan perpustakaan digital untuk membantu petugas mendapatkan informasi, kebijakan, standar, dan prosedur terbaru dalam perbendaharaan dan akuntansi negara.
Salah satu kendala yang biasa dihadapi adalah persoalan kecepatan karena Direktorat menerima laporan anggaran dari kelompok kerja dan KPPN secara harian. "Oleh karenanya, dibutuhkan infrastruktur dan tim IT yang kuat," kata Ridzal.
