TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Indonesia tetap menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Protokol Kyoto. Pemerintah tidak terlalu peduli dengan sikap sejumlah negara maju yang justru melangkah mundur dan mengurangi dukungan terhadap upaya pengurangan emisi karbon dunia."Indonesia tetap berkomitmen menjalankan langkah-langkah menurunkan emisi dan adaptasi terhadap perubahan iklim," kata Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas, Endah Murniningtyas, di Hotel Four Seasons, Kamis 15 Desember 2011.

Dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Durban, Afrika Selatan, yang berakhir pekan lalu, juru runding dari 194 negara sepakat menentukan sebuah perjanjian iklim baru pada 2015 untuk menggantikan Protokol Kyoto yang akan berakhir pada 2012.

Pemerintah memandang pentingnya pengurangan emisi karbon untuk mewujudkan pembangunan dan perekonomian yang lebih bersih. "Ini harus dilakukan karena kondisinya memang demikian. Tidak menunggu negosiasi yang terjadi di luar sana," ujar Endah.

Ia mensinyalir motivasi sejumlah negara maju yang tak lagi mendukung Protokol Kyoto lantaran tidak ingin rugi secara ekonomi. Sebab, negara-negara maju berasumsi bahwa pengurangan emisi sama artinya dengan mengerem laju perekonomian. "Padahal nanti eranya bukan lagi dagang kayu, tapi dagang udara, dagang karbon," kata dia

Penurunan emisi karbon menjadi hal penting dan mendasari penyusunan Protokol Kyoto. "Tingginya angka emisi karbon otomatis meningkatkan pemanasan global,"ujar Endah.

Pemanasan global yang berkelanjutan akan dapat mengubah iklim dan cuaca di bumi secara keseluruhan. "Pertanian musim tanam mundur gara-gara curah hujan, nelayan tidak bisa melaut karena anginnya gedhe," kata Endah.

Sebagai perwujudan bentuk dukungan terhadap Protokol Kyoto, pemerintah pusat menghimbau seluruh pemerintah daerah agar selalu mempersiapkan diri dengan menyusun program-program pembangunan yang selaras dengan semangat anti-pemanasan global. "Kalau nelayan tidak bisa melaut terus dia bagaimana? Maka dia harus bisa dilatih dengan usaha ekonomi alternatif," kata Endah,"kalau tidak begitu dia enggak bisa makan."

Endah yakin sikap pemerintah Indonesia bakal mendapat dukungan dan berpengaruh penting bagi kelanjutan pelaksanaan Protokol Kyoto, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih bersih. "Seperempat miliar rakyat Indonesia, kalau selamat itu sudah kontribusi pada dunia," kata dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI