Pintu masuk Dotcom Mansion, rumah dari Kim Dotcom, pendiri situs Megaupload.com di Coatesville, Selandia Baru, Sabtu (21/1). REUTERS/Nigel Marple
TEMPO.CO , Jakarta - Data di Megaupload bakal dihapus mulai pekan ini. Namun Electronic Frontier Foundation (EFF) telah meluncurkan MegaRetrieval untuk menyelamatkan data di Megaupload.
EFF bekerja sama dengan Carpathia Hosting, penyedia domain Megaupload, meluncurkan MegaRetrieval. Ini situs yang bertujuan membantu pengguna Megaupload di seluruh dunia menyelamatkan data mereka yang telah "ditangkap" pemerintah Amerika Serikat dan belum dihancurkan.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat memang memerintahkan penghapusan data Megaupload karena kasus pelanggaran hukum hak cipta. Namun, EFF berpendapat, ada pengguna yang tidak melanggar hukum yang kecipratan buntung. Mereka adalah pengguna yang menggunakan Megaupload untuk menyimpan data berharga di dunia maya, yang bentuk fisiknya di dunia nyata sudah musnah.
Perwakilan EFF, Julie Samuels, mengatakan EFF prihatin dengan pengguna sah Megaupload.com yang kehilangan propertinya tanpa peringatan. Apalagi pemerintah tidak melakukan tindakan untuk membantu mereka.
"Kami pikir para pengguna resmi ini juga memiliki suara yang patut didengar," ujar Samuels.
Saat ini situs MegaRetrieval baru fokus dalam hal menjalin kontak dengan para pengguna yang kehilangan datanya karena kasus pelanggaran hak cipta yang menimpa situs-situs filesharing yang mengguncang dunia bulan ini.
Langkah EFF berikutnya belum jelas. Namun, menurut Samuels, perlu langkah untuk membela kepentingan para pengguna yang tidak bersalah. "Jadi kami menolong mereka membela haknya," kata dia.
Keputusan untuk meluncurkan proyek ini muncul ketika mereka melihat surat dari Departemen Kehakiman untuk pengacara Mega. Surat itu menyatakan bahwa pemeriksaan atas Carpathia dan Cogent, penyedia domain lain yang digunakan Mega, sudah selesai. Pemerintah meminta agar perusahaan penyedia domain ini segera menghapus seluruh konten server mulai 2 Februari 2012.
Ini membuat khawatir. Meskipun pendanaan Mega telah dibekukan dan perusahaan itu tak bisa lagi membayar tagihan kepada para penyedia, belum ada rencana untuk buru-buru menghapus konten Mega seperti saran Departemen Kehakiman.
"Untungnya perusahaan tidak mengikuti jejak pemerintah yang 'menembak' dulu bertanya kemudian," komentar Samuels dalam blognya.
