TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Greenpeace Teguh Surya menuturkan kiamat akan terjadi di tahun 2030. Ia mengatakan ini berdasarkan prediksi Intergovernmental Panel on Climate untuk membatasi konsentrasi CO2 penyebab efek rumah kaca. Tanpa pembatasan, kadar CO2 akan menjadi 450 ppm pada 2030.
“Akibatnya suhu bumi akan semakin memanas, akan ada kenaikan permukaan air laut, wabah penyakit, badai dan topan semakin sering terjadi, efeknya mungkin akan seperti kiamat,” kata Teguh ketika dihubungi Selasa, 25 Desember 2012.
Menurut Teguh, penyebab meningkatnya karbon dioksida karena berkembangnya penggunaan fosil, meningkatnya populasi manusia, meningkatnya pola konsumsi, dan terjadinya perubahan tata guna lahan. Jika dibiarkan terus-menerus, suhu bumi akan meningkat 2-4 derajat Celsius pada 2030. Es di dua kutub akan mencair dan tinggi air laut akan meningkat.
“Kemungkinan 90 persen wilayah Jakarta tenggelam,” kata Teguh. Wilayah pesisir dihajar air, Teguh menjelaskan, termasuk negara-negara kecil di Samudra Pasifik. Masyarakat harus pindah karena tanahnya akan tenggelam. Ia juga memperkirakan wabah malaria dan demam berdarah meluas dan akan muncul penyakit-penyakit baru, terutama di Indonesia sebagai negara tropis.
Teguh memperkirakan, saat itu perekonomian akan kolaps. Cuaca yang ekstrem membuat para nelayan dan petani merugi. Negara industri juga akan mengalami risiko kerugian karena sering terjadi badai dan topan. “Negara yang tidak punya duit, akan sulit pulihnya,” kata Teguh.
Menurut Teguh, untuk memperlambat pemanasan global harus dilakukan tindakan secepat mungkin. Caranya dengan meminimalisasi munculnya emisi gas rumah kaca yang kebanyakan bersumber dari transportasi, pembakaran hutan, dan gas buang industri.
Selain itu, pemerintah juga seharusnya merencanakan pembangunan berbasis lingkungan. “Selama ini pemerintah tidak punya perencanaan adaptasi terhadap perubahan iklim,” kata Teguh.
SUNDARI
Berita terpopuler lainnya:
Bumi Akan Gelap Total Selama 3 Hari?
FPI Patroli Amankan Natal
Ruhut: Putra Ibas Lanjutkan Trah Yudhoyono
Berita terkait
Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium
18 jam lalu
Pengadilan baru saja mencabut izin penanaman komersial padi Beras Emas atau Golden Rice hasil rekayasa genetika di Filipina.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Perjalanan Bisnis Sepatu Bata hingga Tutup Pabrik, Kawasan IKN Kebanjiran
1 hari lalu
Terpopuler: Perjalanan bisnis sepatu Bata yang sempat berjaya hingga akhirnya tutup, kawasan IKN kebanjiran.
Baca SelengkapnyaMassa Aksi Desak Bank Setop Beri Pendanaan Buat Energi Kotor Seperti Batu Bara, Mengapa?
2 hari lalu
Energi kotor biasanya dihasilkan dari pengeboran, penambangan, dan pembakaran bahan bakar fosil seeperti batu bara.
Baca SelengkapnyaGreenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi
5 hari lalu
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.
Baca SelengkapnyaKebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan
7 hari lalu
Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.
Baca SelengkapnyaRatusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan
7 hari lalu
Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.
Baca SelengkapnyaKKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188
11 hari lalu
Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.
Baca SelengkapnyaGreenpeace Apresiasi KKP Tangkap Kapal Transhipment dan Mendesak Usut Pemiliknya
11 hari lalu
Greenpeace Indonesia mengapresiasi langkah KKP yang menangkap kapal ikan pelaku alih muatan (transhipment) di laut.
Baca SelengkapnyaKepala OIKN Klaim Pembangunan IKN Bawa Manfaat untuk Semua Pihak, Bagaimana Faktanya?
27 hari lalu
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono klaim bahwa pembangunan IKN akan membawa manfaat bagi semua pihak.
Baca SelengkapnyaPenggemar K-Pop Minta Hyundai Mundur dari Investasi penggunaan PLTU di Kalimantan
31 hari lalu
Penggemar K-Pop global dan Indonesia meminta Hyundai mundur dari investasi penggunaan PLTU di Kalimantan Utara.
Baca Selengkapnya