TEMPO.CO, Jakarta - Ide menarik dilontarkan Didie W. Soewondho, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Teknologi Informasi, Telekomunikasi, dan Penyiaran, ihwal cara membiayai startup bidang digital.
Menurut Didie, ada dana besar yang sebenarnya bisa digunakan untuk menyuburkan perusahaan pemula atau startup bidang digital di Tanah Air, yaitu dengan menggunakan dana universal service obligation (USO).
USO berasal dari iuran rutin 10 perusahaan telekomunikasi di Tanah Air untuk pengembangan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil. Menurut Didie, dana itu berjumlah Rp 2,5 triliun setelah dikumpulkan selama bertahun-tahun.
Jika 10 persen dari total dana itu disalurkan sebagai modal startup, pertumbuhan industri digital bakal lebih cepat. “Kami sudah berkomunikasi soal ini ke Kementerian Komunikasi,” kata Didie.
Penyaluran tersebut dilakukan dalam bentuk pinjaman lunak. Hanya saja, Didie menambahkan, penggunaan dana ini harus melewati mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga memerlukan mekanisme khusus. “Ini yang masih kami bicarakan dengan pemerintah.”
Suryo B. Sulisto, Ketua Umum Kadin, mengatakan sebuah startup membutuhkan dana Rp 1,5-3 miliar untuk bisa bertahan hidup selama dua tahun.
Sedangkan Kristiono Setyadi, Chief Technology Officer di U Connectivity Services, perusahaan teknologi informasi, melihat kebutuhan sebuah startup berbeda satu dengan lainnya.
“Ada startup yang hanya butuh beberapa ratus juta untuk bisa berjalan dengan baik,” kata dia. “Tapi ada yang membutuhkan investasi awal hingga Rp 10 miliar.”
Kebutuhan yang berbeda itu bergantung pada bidang yang digarap dan tingkat kompleksitasnya. “Kuncinya adalah bagaimana startup tersebut mengelola investasi yang ada untuk menjalankan bisnis sebaik-baiknya,” kata Kristiono.
Jokowi Instruksikan Seluruh Kementerian Terintegrasi dengan INA Digital per Mei 2024
39 hari lalu
Jokowi Instruksikan Seluruh Kementerian Terintegrasi dengan INA Digital per Mei 2024
Presiden Jokowi meminta layanan yang mengintegrasikan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian - segera selesai.
