TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari selusin negara melontarkan inisiatif tentang pembekuan subsidi yang berujung pada praktek perikanan berlebihan (overfishing). Negara-negara ini berharap sikap mereka akan memacu pemerintah negara lain dan mempercepat negosiasi di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa.

"Pernyataan ini menunjukkan kepemimpinan pemerintahan yang berkomitmen memerangi dan mengakhiri penangkapan ikan secara berlebihan," kata WWF Global Marine Programme Director, John Tanzer, dalam siaran persnya, Rabu, 4 Desember 2014.

Inisiatif ini disampaikan dalam konferensi tingkat menteri negara-negara anggota WTO kesembilan di Bali hari ini. Menteri Perdagangan Argentina, Australia, Cile, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Islandia, Selandia Baru, Norwegia, Pakistan, Peru, Filipina, dan Amerika Serikat berkomitmen negara mereka tidak akan memperkenalkan subsidi baru jika hanya akan memicu overfishing ataupun kelebihan kapasitas armada penangkapan ikan. Mereka juga menahan diri untuk memperluas program-program yang berpotensi sama buruknya.

Negara-negara yang dikenal secara kolektif sebagai "Friends of Fish" itu juga bersama-sama menyerukan penyelesaian cepat pembicaraan untuk mengadopsi aturan baru WTO yang melarang subsidi perikanan berbahaya.

"Sulit untuk memahami mengapa semua pemerintah tidak mengambil sikap yang sama," ujar Tanzer. Apalagi begitu banyak perikanan yang telah meregang batas berkelanjutan pada masa lalu. "Satu miliar orang bergantung pada ikan untuk keamanan pangan mereka, subsidi yang menguras stok ikan adalah bentuk kegilaan."

Indonesia, sebagai tuan rumah pertemuan tingkat menteri WTO, hari ini juga berkomitmen untuk menyelesaikan Pedoman Subsidi Perikanan Nasional yang baru. Tujuannya untuk memastikan program-program dukungan pemerintah dapat mempromosikan pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan, praktek penangkapan ikan yang bertanggung jawab, dan penggunaan sumber daya perikanan secara optimal.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gellwynn Jusuf, mengatakan konsultasi publik untuk melengkapi proses perampungan pedoman telah dilakukan pekan lalu. Gellwynn menyampaikan hal itu dalam satu sesi acara yang dihelat oleh WWF dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Subsidi yang tepat dapat mendukung keberlanjutan dan pengembangan pengelolaan perikanan. Sebaliknya jika subsidi itu tidak tepat," kata CEO WWF-Indonesia, Efransjah, dalam acara tersebut. Pedoman Subsidi Perikanan Nasional yang baru, menurut Efransjah, merupakan langkah yang sangat penting.

WWF telah bekerja selama lebih dari satu dasawarsa untuk mengakhiri subsidi yang bertentangan dengan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Tetapi para ahli memperkirakan bahwa subsidi perikanan yang mencapai puluhan miliar dolar masih digunakan setiap tahun tanpa memperhatikan dampaknya terhadap keberlanjutan perikanan.

Adapun negara-negara yang tergabung sebagai "Friends of Fish" telah berperan dalam mendorong aturan WTO yang baru untuk melarang subsidi perikanan paling berbahaya. Mereka juga mendorong penerapan kriteria lingkungan yang ketat untuk setiap subsidi yang digelontorkan.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita lain:
Ilmuwan Temukan HIV Jenis Baru yang Sangat Agresif
Smartfren Tak Takut Bersaing dengan GSM
Kontrasepsi bagi Pria, Mungkin Saja
Ungguli Xbox One, Sony Jual 2,1 Juta PS4
Ada Belalang Sembah Serupa Bunga
Nokia Menang, HTC One Mini Dilarang di Inggris