TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menyerahkan data penginderaan jauh resolusi tinggi dan penutupan lahan tahunan wilayah Indonesia kepada 13 kementerian dan lembaga negara. Data ini diserahkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012 yang mewajibkan Lapan menyediakan dan mendistribusikan data satelit penginderaan jauh (inderaja) resolusi tinggi.

"Kami berikan data yang ada secara keseluruhan supaya masing-masing kementerian dan lembaga bisa mengolahnya. Kami berikan dalam hard disk eksternal dua terabita secara gratis," kata Kepala Lapan Bambang S. Tejasukmana saat penyerahan data di kantor Lapan, Jakarta, Rabu 15 Januari 2014.

Kementerian dan lembaga yang memperoleh data penginderaan jauh Lapan antara lain Unit Kerja Kepresidenan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pusat Statistik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

Data penginderaan jauh resolusi tinggi memiliki resolusi lebih kecil atau sama dengan empat meter. Data diperoleh dari satelit SPOT-5 dan SPOT-6 yang merupakan satelit penginderaan jauh beresolusi tinggi milik Prancis. Keduanya masing-masing memiliki resolusi spasial 2,5 meter dan 1,5 meter. (Baca: Vietnam Luncurkan Satelit Penginderaan Jauh)

Sepanjang Januari 2013 hingga 9 Januari 2014, satelit SPOT-5 dan SPOT-6 telah menghimpun data penginderaan jauh yang mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia. Hanya sebagian Kalimantan, Sumatera, dan Papua yang belum terpantau.

Bambang mengatakan, setiap kementerian dan lembaga memiliki kebutuhan data penginderaan jauh yang berbeda-beda. Kementerian Energi, misalnya, meminta data lengkap kawasan gunung berapi untuk mengantisipasi jika ada bencana gunung meletus. Dengan data penginderaan jauh, akan diketahui secara pasti daerah mana yang aman dijadikan kawasan evakuasi jika bencana terjadi tanpa diduga.

Badan Pertanahan Nasional, sebagai contoh lain, membutuhkan data penginderaan jauh dengan resolusi di bawah satu meter untuk meneliti batas wilayah tanah yang menjadi sengketa. Lapan berupaya memenuhi permintaan data setiap kementerian dan lembaga berdasarkan skala prioritas. Sebab, biaya untuk mennggunakan data satelit beresolusi sangat tinggi tergolong mahal.

Sebab itu Bambang berharap bisa mendapat dukungan lebih dari pemerintah pusat terkait masalah anggaran pendanaan. Tahun ini Lapan mengajukan anggaran lebih dari Rp 100 miliar. "Kami ingin fokus untuk memperkuat fasilitas, pengolahan, dan distribusi data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi," katanya.

ROSALINA

Topik Terhangat
Banjir Jakarta | 40 Tahun Malari | BBM Akil Mochtar | Anas Ditahan | Ariel Sharon |

Berita Terpopuler

Hati-hati Bermain Lampu Pointer
Studi: Kafein Bisa Mempertajam Daya Ingat
Banjir Melanda, Ini Penyakit yang Harus Diwaspadai
1 Dari 3 Orang Tidak Mampu Beli Makanan Sehat
Kebiasaan Wajib Musim Hujan