Pantau Hutan, BP REDD+ Pakai Satelit Lapan

Reporter

Rabu, 10 September 2014 20:00 WIB

ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Jakarta - Pengawasan lahan hutan dan gambut dari ancaman deforestasi, degradasi, dan kebakaran terus meningkat. Badan Pengelola Reduksi Emisi Gas Rumah dari Deforestasi, Degradasi Hutan, dan Lahan Gambut (BP REDD+) bakal memanfaatkan satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) untuk membantu mengawasi hutan.

Kepala BP REDD+ Heru Prasetyo mengatakan kerja sama dengan Lapan bisa menambah data yang digunakan untuk memetakan kondisi hutan dan lahan gambut di Indonesia. "Pemakaian data dari satelit Lapan menjadi pandangan tambahan tentang informasi yang sebelumnya kami dapatkan," kata Heru dalam acara penandatanganan naskah kerja sama dengan Lapan di kantor BP REDD+, Jakarta, Rabu, 10 September 2014.

Selama ini BP REDD+ menggunakan material, data, dan informasi tentang kondisi hutan--termasuk lokasi titik panas dan kasus kebakaran--dari beberapa lembaga asing, seperti Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) dan World Resources Institute. Citra dari satelit NASA juga menjadi bahan penyusunan laporan BP REDD+. (Baca juga: Proyek Pengurangan Emisi Rentan Korupsi)

"Informasi dari Lapan tidak kalah bagusnya dengan data dari lembaga lain, namun ada juga teknologi berbeda dalam penginderaan jauh," kata Heru. Kerja sama dengan Lapan membuat data yang diambil menjadi lebih baik lagi.

Kepala Lapan Thomas Djamaluddin menyatakan pihaknya siap menyediakan data dari satelit yang dibutuhkan BP REDD+ dalam pengawasan lahan hutan dan gambut. Lapan juga siap membantu penyediaan data dengan memakai wahana terbang nirawak atau drone untuk mengatasi keterbatasan penginderaan vertikal dari satelit.

"Banyak yang menilai penginderaan jauh dengan satelit efektif, namun sebenarnya ada kendala awan yang menghambat pantauan satelit. Karena itu, nanti diusahakan untuk memakai drone," kata Thomas.

Sebuah laporan dalam jurnal Nature Climate Change menyebutkan laju deforestasi hutan Indonesia diperkirakan mencapai 840 ribu hektare per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi daripada deforestasi yang terjadi di Brasil, yakni sebesar 460 ribu hektare per tahun.

Sementara itu, menurut versi Kementerian Kehutanan, deforestasi hutan Indonesia sekitar 450 ribu hektare per tahun. "Masalah itu harus segera diatasi dan pemantauan hutan yang diimbangi dengan penegakan hukum Ini menjadi cara untuk menekan laju deforestasi," kata Heru.




GABRIEL WAHYU TITIYOGA






Berita Terpopuler:
UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur
Temui Mega, Risma Tak Bersedia Jadi Menteri Jokowi
Begini Cara Jack The Ripper Membunuh Korbannya

Advertising
Advertising

Berita terkait

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.

Baca Selengkapnya

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.

Baca Selengkapnya

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

9 Juli 2017

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

26 Maret 2017

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

25 Maret 2017

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Baca Selengkapnya

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

25 Maret 2017

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.

Baca Selengkapnya

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

25 Maret 2017

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.

Baca Selengkapnya