Lebih dari 100 ribu orang berbaris di jalanan Manhattan, Ahad 21 September 2014 sebagai bagian gerakan People's Climate March, mobilisasi global yang menuntut para pemimpin dunia untuk mengambil sikap segera mengenai perubahan iklim dan penerapan energi bersih 100%, di New York, Amerika Serikat. John Minchillo/AP Images for AVAAZ
TEMPO.CO, Kopenhagen - Delegasi lebih dari 100 pemerintah negara dan ilmuwan besar dunia bertemu di Kopenhagen, Denmark, untuk membahas masalah perubahan iklim yang diklaim "semakin serius, meluas, dan tidak dapat diubah dengan cepat". Pertemuan yang akan dilaksanakan pada 27-31 Oktober 2014 ini akan menghasilkan persetujuan tentang batas waktu untuk memperbaiki perubahan iklim.
Jumat lalu, pemimpin Uni Eropa sepakat menetapkan tenggat untuk mengurangi emisi sebesar 40 persen di bawah tingkat 1.990 pada 2030. Kesepakatan itu juga mendesakkan penggantian bahan bakar fosil dengan energi baru. Adapun laporan penelitian keseluruhan akan diterbitkan pada 2 November mendatang. (Baca: Masyarakat Masih Awam dengan Isu Perubahan Iklim)
"Kami telah membahas tiga laporan ilmiah yang diterbitkan pada September 2013 soal tindakan mendesak dan ambisius untuk melawan perubahan iklim tahun depan. Laporan ini akan menjadi panduan bagi kita semua," kata Menteri Lingkungan Peru, Manuel Pulgar-Vidal, seperti dilaporkan Reuters, Sabtu, 26 Oktober 2014.
Selain itu, para pemerintah ingin laporan setebal 32 halaman tersebut juga dapat membantu memperjelas peringatan atas bahaya perubahan iklim, seperti badai, gelombang panas, banjir, dan naiknya permukaan air laut. Laporan peringatan terakhir menyebutkan pemanasan global menyebabkan permukaan es di Greenland mencair, sehingga akan menimbulkan laut pasang dari Amerika Serikat hingga India. (Baca: ASEAN Harus Satu Suara Hadapi Perubahan Iklim)
Panel Antar-Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) mengatakan sedikitnya 95 persen perubahan iklim disebabkan oleh manusia. Efek terparah disebabkan oleh bahan bakar fosil yang menjadi penyebab utama perubahan iklim sejak 1950, naik 90 persen pada 2002.
Presiden Tegaskan Kedudukan Pancasila sebagai Paradigma Iptek
4 November 2022
Presiden Tegaskan Kedudukan Pancasila sebagai Paradigma Iptek
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Symposium on State Ideology and International Conference on Digital Humanities 2022 di Institut Teknologi Bandung.
Pemanfaatan Iptekin sebagai Penentu Arah Kebijakan Nasional
20 April 2022
Pemanfaatan Iptekin sebagai Penentu Arah Kebijakan Nasional
Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) telah menjadi salah satu faktor utama bagi negara-negara maju dalam mempercepat program pembangunan nasional di berbagai sektor, terlebih pada sektor pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.
