TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Indonesia menargetkan produktivitas padi hingga 84 juta ton pada 2018. Untuk menggenjot target itu, Badan Litbang Pertanian menilai perlu lebih banyak pakar padi hibrida.

Peneliti utama Badan Litbang Pertanian, Hasil Sembiring, mengatakan jumlah peneliti padi hibrida di Indonesia kalah jauh dibandingkan Cina dan India. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengimpor induk benih padi hibrida dari Cina dan India. Ini menandakan produksi padi hibrida Indonesia ketinggalan dibandingkan dengan Cina.

Menurut Sembiring, Indonesia punya 19 benih hibrida yang dikeluarkan Balitbang. Tapi, benih-benih itu punya kelemahan dari sisi produktivitas. “Kami butuhnya lebih banyak lagi peneliti khusus padi hibrida,” kata dia di sela simposium The International Rice Research Institute (IRRI) di Yogyakarta, Selasa, 27 Februari 2018.

Baca: Ahli Padi Hibrida Rumuskan Solusi Perubahan Iklim di Yogyakarta

Acara yang mempertemukan 257 ahli padi hibrida dari 12 negara ini berlangsung hingga 1 Maret. Mereka saling berbagi pengalaman dan melihat perkembangan padi hibrida dunia. Peserta belajar dari para pakar padi hibrida ternama, di antaranya Profesor Bioteknologi Ebrahimali Abubacker Siddiq dari The Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University, India.

Peneliti padi hibrida dari Badan Litbang Pertanian, Satoto, mengatakan jumlah peneliti padi hasil persilangan ini sedikit. Dia mencontohkan di timnya hanya ada lima orang peneliti. Di kalangan juga ada sedikit peneliti. Jumlah peneliti padi hibrida Indonesia kata dia kalah jauh ketimbang Cina yang setiap distrik punya seorang profesor yang ahli padi hibrida.

Indonesia mengimpor induk benih padi dari Cina dan India karena Badan Litbang Pertanian tidak diberi mandat untuk melakukan komersialisasi. Perakitan benih ada di Badan Litbang. Tapi, pemegang lisensinya bisa siapa saja. “Bicara padi hibrida bicara bisnis. Petani harus beli benih setiap musim tanam,” kata Satoto.

Itu alasan mengapa Indonesia mengimpor indukan benih padi hibrida dari Cina dan India. Satoto menyebut tidak ada aturan tentang pengadaan benih padi hibrida. Dari total 19 benih padi hibrida yang dikeluarkan Badan Litbang, 7 di antaranya telah mendapatkan lisensi. Di antaranya lisensi dari Petrokimia Gresik dan perusahaan nasional. “Balitbang tidak bisa menentukan produksi padi hibrida. Bila varietas padi hibrida tidak produktif, maka sekian tahun lisensi bisa dicabut,” kata dia.