Belajar dari Haiti, E-Voting Bisa Tekan Biaya Pilpres 2019?

Editor

Amri Mahbub

Kamis, 28 Juni 2018 09:15 WIB

Petugas melakukan simulasi tata cara pengoperasian alat teknologi E-Voting, di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, 29 Juli 2015. Program E-voting ini untuk mendukung KPU dalam mencegah kecurangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 sejak perhitungan di tempat pemungutan suara, rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di kabupaten/kota. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Dana yang dialokasikan untuk Pilkada serentak tiap tahunnya dan Pilpres 2019 dinilai tidak sedikit. Terutama untuk mencetak surat suara. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal ini ialah penggunaan metode e-voting.

Metode pemilihan secara elektronik atau e-voting sudah diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Irlandia. Selain itu, di beberapa negara berkembang seperti Brazil, India, dan Filipina pun e-voting sudah digunakan.

Baca juga: Presiden PKS Pertimbangkan Pencalonan Anies-Aher di Pilpres 2019

Penerapan e-voting dapat menghemat biaya, sebab pihak penyelenggara tak perlu mencetak kertas suara dan mendistribusikannya, seperti ditulis oleh Huffington Post, 15 Maret 2017. Hal ini didasari oleh penelitian yang dilakukan peneliti Haiti Priorise, Pierre Michel Chéry. Ia meneliti bagaimana kelayakan penerapan e-voting di Haiti.

Hasilnya, ia menemukan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan lebih efisien. Pengeluaran pemilu dapat dihemat hingga 1,2 miliar gourdes atau setara Rp 250 miliar.

Advertising
Advertising

Baca juga: Prabowo Bertemu Zulkifli Hasan, Jajaki Koalisi di Pilpres 2019

Biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin pemilihan elektronik sebesar 1,1 triliun gourdes atau setara Rp 242 miliar. Biaya tersebut dapat membeli mesin pemilihan hingga sejumlah sebelas ribu mesin, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya operatornya.

Karena tak membutuhkan surat suara, biaya percetakan surat suara senilai 880 juta gourdes (setara Rp 188 miliar) dan pengelolaan pusat tabulasi senilai 271 juta gourdes (setara Rp 58 miliar) juga dihilangkan. Belum lagi biaya transportasi yang dapat dikurangi.

Baca juga: Bersama Golkar, Partai Demokrat Bicarakan Peluang JK Capres 2019

Lebih jauh, dengan e-voting, hasil perhitungan suara bisa didapatkan dengan lebih cepat. Sebab, mesin pemilihan elektronik dapat terhubung secara langsung ke server, baik regional maupun nasional.

Tahun depan, Indonesia akan menjalani pemilihan presiden (Pilpres 2019). Mungkinkah, teknologi e-voting siap digunakan? Kita tunggu saja kesiapan pemerintah.

Baca juga: PDIP: Kekalahan Calon Gubernur Tak Tentukan Suara di Pilpres 2019

Simak artikel menarik lainnya tentang Pilpres 2019 hanya di Tempo.co.

HUFFINGTON POST | MUHAMMAD ABI MULYA | AMB

Berita terkait

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

5 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

6 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

BRIN Sebut Alasan KPU Tak Beralih ke E-Voting, Lebih Memilih Sirekap

39 hari lalu

BRIN Sebut Alasan KPU Tak Beralih ke E-Voting, Lebih Memilih Sirekap

BRIN menyatakan telah menciptakan Aplikasi Pemilu Elektronik (E-Voting), mengembangkan komunitasnya, dan mengkomunikasikannya dengan KPU sejak 2015.

Baca Selengkapnya

Aplikasi E-Voting BRIN Dipakai untuk 1.800 Pilkades, Begini Cara Kerjanya

39 hari lalu

Aplikasi E-Voting BRIN Dipakai untuk 1.800 Pilkades, Begini Cara Kerjanya

Aplikasi pemilihan suara buatan BRIN, E-voting, dipakai selama lebih dari sedekade terakhir untuk mengikis potensi kecurangan pilkades.

Baca Selengkapnya

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

40 hari lalu

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Di Pilpres 2014, KPU melakukan rekapitulasi suara pada sore hari, sementara Pilpres 2019 rekapitulasi suara dilakukan pada waktu dini hari.

Baca Selengkapnya

Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

20 Februari 2024

Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

Yusril Ihza Mahendra pada Pilpres 2019 bela Jokowi, dan pada Pilpres 2024 menjadi tim hukum Prabowo. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

20 Februari 2024

Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

Pilpres 2024 tampaknya akan disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa Pilpres terjadi juga pada Pilpres 2019, seperti apa?

Baca Selengkapnya

Yusril Ihza Mahendra Pimpin Tim Pembela Prabowo-Gibran di MK, Dulu Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Saat Pilpres 2019

20 Februari 2024

Yusril Ihza Mahendra Pimpin Tim Pembela Prabowo-Gibran di MK, Dulu Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Saat Pilpres 2019

Yusril Ihza Mahendra pimpin tim pembela Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 untuk hadapi sengketa di MK. Pilpres 2019, ia kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Kompetitor Jadi Kolaborator, Kilas Balik Persaingan Prabowo-Jokowi saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

18 Februari 2024

Kompetitor Jadi Kolaborator, Kilas Balik Persaingan Prabowo-Jokowi saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Kilas balik rivaitas Prabowo dan Jokowi saat Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Akhiornya, kompetitor jadi kolaborator.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Fokus Jaring Suara di Jawa Timur, TPN Bilang Masyarakat Rindu karena Pernah Gagal jadi Cawapres 2019

6 Februari 2024

Mahfud Md Fokus Jaring Suara di Jawa Timur, TPN Bilang Masyarakat Rindu karena Pernah Gagal jadi Cawapres 2019

Mahfud Md fokus menjaring suara di Jawa Timur. Masyarakat di sana sekarang merindukannya sebagai cawapres yang sempat gagal dipilih Jokowi pada 2019.

Baca Selengkapnya