TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Program e-Pemilu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Andrari Grahitandaru menjelaskan bahwa pemilu elektronik dibuat untuk menghemat anggaran dan mempermudah pemilih. Menurut dia, perhitungan penghematan tersebut sudah dikaji sejak 2013.

Baca juga: Teknologi E-Voting Laris untuk Pemilihan Kepala Desa

"Perhitungan penghematan anggaran berdasarkan kajian pada 2013 ketika kami melakukan simulasi eVoting di Pilkada Bantaeng di 50 TPS dari total 300 TPS di Bantaeng, didapatkan bahwa jika satu perangkat dipakai minimum 5 kali maka penghematan yang diperoleh adalah 50 persen," ujar Andrari kepada Tempo melalui pesan singkat, Ahad, 22 Oktober 2018.

Untuk menerapkan teknologi e-Pemilu, BPPT sudah melakukan kegiatan sejak 2015. Kegiatan itu adalah alih teknologi ke PT INTI sebagai BUMN di bidang pengembangan telekomunikasi, elektronika dan konten. Seperti yang dilakukan KPU India yang industri nasional Electronic Corporation India Limited (PT ECIL).

Baca juga: Menengok Mudahnya E-Voting di Pemilihan Kepala Desa Sudaraja

Perhitungan tersebut, kata dia, tentu melibatkan parameter intangibel yang diperhitungkan, yakni manfaat dari sisi kecepatan, keakurasian hasil dan kemudahan. Sehingga, Andrari menambahkan, penghematan dapat terlihat dari penggunaan perangkat yang berulang-ulang serta manfaat pemilu elektronik.

"Efisiensi waktu penyelenggaraan membawa dampak yang luar biasa yang dapat diperhitungkan dengan efisiensi biaya, yaitu keamanan penjagaan selama penghitungan suara di TPS, keamanan selama proses pengiriman suara dari TPS, keresahan masyarakat pemilih dan calon yang sedang menunggu hasil," tambah dia. "Kemudian honor petugas penghitungan dan pengiriman serta rekap hasil per jenjang".

Dan, Andrari melanjutkan, kejujuran hasil pemilihan elektronik tidak bisa dimanipulasi, kualitas pemenang terjaga karena tidak ada surat suara rusak. "Serta transparan, semua proses pemungutan yang ada di sistem dapat dilihat dan dianalisa, tapi azas luber jurdil tetap terjaga kerahasiaannya," kata Andrari.

Baca juga: Belajar dari Haiti, E-Voting Bisa Tekan Biaya Pilpres 2019?

Selain itu, hal yang perlu dilakukan lainnya ialah perubahan kebijakan jika pemerintah ingin menerapkan e-Pemilu. Andrari berujar, BPPT sudah beberapa kali menyampaikan hal tersebut di berbagai kesempatan dan pertemuan tingkat pimpinan di pemerintah.

Baca juga: Teknologi E-Voting, Hal yang Tak Ada di Pilkada 2018

Simak artikel menarik lainnya tentang pemilu elektronik hanya di kanal Tekno Tempo.co.