BPPT dan BPS Bikin Teknologi KSA untuk Perbaiki Data Pertanian

Kamis, 25 Oktober 2018 17:55 WIB

Teknologi kerangka sampel area (KSA), alat hitung produksi padi berbasis Android inovasi dari BPPT dan BPS. Kredit: Humas BPPT

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) membuat inovasi alat pengukur luas panen padi teknologi Kerangka Sampling Area (KSA). Dengan alat tersebut data produksi beras diklaim lebih valid.

Baca: BPPT Tawarkan Konsep dan Teknologi e-Pemilu
Baca: BPPT Usulkan Teknologi Tanda Tangan Digital di Pemilu 2019
Baca: Kapal Baruna Jaya I BPPT Teruskan Survei Batimetri di Laut Palu

"Inovasi KSA ini merupakan tindak lanjut dari amanat atas kebijakan pangan pada 27 Januari 2016 lalu, di mana Presiden meminta adanya langkah yang valid dalam hal sistem data dan informasi pertanian," ujar Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT Hammam Riza, Rabu, 24 Oktober 2018.

Metode tersebut mulai digunakan sejak Januari 2018 untuk memperbaiki data produksi padi. Hasilnya, berdasarkan data BPS terkoreksi data pangan, yakni luas baku sawah yang berkurang dari 7,75 juta hektare tahun 2013 menjadi 7,1 juta hektare tahun 2018.

"KSA dapat memberikan data produktivitas pertanian yang sangat akurat dengan pengambilan data yang sesuai dengan titik koordinat langsung. Tahun lalu seluruh Pulau Jawa sudah dilakukan pengambilan data melalui metode KSA ini dan di tahun ini akan diupayakan untuk luar Pulau Jawa," kata Hammam.

KSA merupakan bukti bahwa teknologi berperan penting dalam menunjang akurasi data statistik, yakni untuk mengetahui produksi padi nasional, yang kemudian dikonversi menjadi produksi gabah kering giling (GKG) dan beras.

Advertising
Advertising

Hammam berharap dengan diterapkannya metode KSA dapat mengusung satu data yang valid dan akurat untuk dapat digunakan di mana-mana, baik untuk pengukuran dan produksi lahan baku.

"KSA bukan metode remote sensing, tapi data-data yang diperoleh dari citra satelit, data dari pemetaan radar, kemudian dilakukan ground check ke lapangan," tambah Hammam. "Sehingga kita mengetahui data koordinat yang ada di lokasi tersebut dan langsung di foto kemudian akan dimasukkan ke dalam sistem Android yang mengunci koordinat lahan sawah, sehingga akurat."

Metode KSA, menurut Hammam, digunakan untuk mengukur luasan panen padi mulai dari persiapan lahan, fase vegetatif awal hingga panen. BPPT dan BPS sudah menguji teknologi ini secara nasional.

Menurut Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah BPPT, Yudi Anantasena, meskipun data hasil hitung produksi padi BPS menunjukkan adanya surplus beras, tapi tidak bisa dikaitkan dengan kebijakan impor beras.

Surplus itu, kata dia, terdapat pada petani, produsen, dan konsumen. Angka tersebut diharapkan dapat diuji kembali apakah aman untuk produktivitas padi.

“Masih banyak indikator lain yang digunakan pengambil keputusan untuk mengeluarkan kebijakan impor," lanjut Yudi. "Tapi diperlukan kajiannya bersama BPS tahun depan dengan mempersiapkan dan menghitung luas lahan baku untuk jagung terlebih dahulu. Kami harapkan teknologi KSA ini dalam 5 tahun ke depan masih dapat dipakai dan diperbaiki dan dikembangkan lebih akurat lagi."

Metode tersebut diharapkan dapat digunakan selama beberapa tahun ke depan, seiring maintenance yang juga akan terus dilakukan guna peningkatan akurasi data. Pengembangan KSA, kata Yudi, dapat juga digunakan untuk pengembangan tanaman jagung atau komoditas pangan lain yang juga dirasa perlu untuk dikaji lebih dalam perhitungan produksinya, seperti kakao, kopi, dan lainnya.

Simak artikel lainnya tentang inovasi BPPT di kanal Tekno Tempo.co.

Berita terkait

Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

48 hari lalu

Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

Pelaksana tugas Deputi Modifikasi Cuaca BMKG pernah memimpin Balai Besar TMC di BPPT. Terjadi pergeseran SDM dari BRIN.

Baca Selengkapnya

Jalan Panjang LIPI Menjadi BRIN, Berikut Tugas dan Fungsinya

24 Agustus 2023

Jalan Panjang LIPI Menjadi BRIN, Berikut Tugas dan Fungsinya

LIPI didirikan 56 tahun lalu, pada 6 September 2021 diubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Apakah tugas dan fungsinya tetap sama?

Baca Selengkapnya

Kereta Cepat Merah Putih Makassar-Pare-pare Beroperasi 2023, Ini Spesifikasinya

8 Januari 2023

Kereta Cepat Merah Putih Makassar-Pare-pare Beroperasi 2023, Ini Spesifikasinya

Rencana pengoperasian kereta cepat Merah Putih di Sulawesi itu pada akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tahun Depan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Beroperasi Penuh, Apa Itu SPBE?

13 Oktober 2022

Tahun Depan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Beroperasi Penuh, Apa Itu SPBE?

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dirancang mewujudkan pemerintahan yang efektif. Ini revolusi sistem birokasi menjadi serba digital?

Baca Selengkapnya

Dapat Tunjangan Nyaris Rp 50 Juta, Ini Tanggapan Kepala BRIN

27 Agustus 2022

Dapat Tunjangan Nyaris Rp 50 Juta, Ini Tanggapan Kepala BRIN

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Laksana Tri Handoko menanggapi peraturan baru yang soal tunjangannya yang hampir mencapai Rp 50 juta per bulan.

Baca Selengkapnya

55 Tahun LIPI, Sejarah Panjang Hingga Lebur dalam BRIN

23 Agustus 2022

55 Tahun LIPI, Sejarah Panjang Hingga Lebur dalam BRIN

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) hari ini 55 tahun, begini sejarah panjangnya hingga dilebur dalam BRIN.

Baca Selengkapnya

BRIN Batalkan Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah

18 Juli 2022

BRIN Batalkan Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyatakan bahwa renovasi bertujuan mengubah ruangan yang ada sebelumnya menjadi ruang rapat dan ruang kerja.

Baca Selengkapnya

Alasan BRIN Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp6 Miliar: Mereka Sudah Sepuh

18 Juli 2022

Alasan BRIN Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp6 Miliar: Mereka Sudah Sepuh

Ruangan yang selama ini hanya digunakan satu orang, kini disekat menjadi 10 sesuai jumlah anggota Dewan Pengarah BRIN.

Baca Selengkapnya

BRIN: Kamar Tidur Megawati Soekarnoputri Bukan Fasilitas Baru, Bekas Ruangan Kepala BPPT

18 Juli 2022

BRIN: Kamar Tidur Megawati Soekarnoputri Bukan Fasilitas Baru, Bekas Ruangan Kepala BPPT

Kamar tidur Megawati Soekarnoputri di kantor BRIN disebut sudah ada sejak dulu.

Baca Selengkapnya

Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp 6,1 M, Ini Penjelasan BRIN

17 Juli 2022

Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp 6,1 M, Ini Penjelasan BRIN

BRIN akan melakukan renovasi ruangan yang ada di lantai 2 Gedung BJ Habibie.

Baca Selengkapnya