TEMPO.CO, Jakarta - Facebook menyatakan Pemilu Presiden 2019 di Indonesia pada 17 April merupakan salah satu prioritas mereka sehingga mereka bersikap lebih proaktif untuk menjaga keamanan di platform jejaring sosial tersebut.

"Pemilu di Indonesia menjadi salah satu prioritas tinggi kami," kata Kepala Kebijakan Keamanan Siber Facebook, Nathaniel Glachier, di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2019.

600 Juta Kata Sandi Terpapar, Peneliti: Kegagalan Facebook

Salah satu fokus perhatian Facebook menjelang pesta demokrasi adalah akun-akun yang menunjukkan perilaku terorganisir. Bagi FB, masalah ini lebih kompleks dibandingkan akun palsu.

Facebook mendefinisikan akun tidak otentik yang terorganisir sebagai sekumpulan orang atau laman yang menciptakan pemahaman kurang tepat kepada publik, baik mengenai apa yang mereka lakukan maupun identitas mereka.

Menurut Glachier, aktor jahat seperti ini dalam komunikasi publik di jejaring sosial sebenarnya berjumlah sangat sedikit, jika dibandingkan dengan populasi warganet secara umum. Tapi, mereka memiliki teknik untuk memanipulasi informasi yang ingin mereka sampaikan ke publik.

Facebook secara global memiliki tim keamanan siber untuk mengatasi masalah seperti ini, mereka mengkombinasikan mesin dengan manusia untuk menghapus akun palsu, baik yang terorganisir maupun tidak, dari platform mereka.

Sistem Facebook secara otomatis akan mendeteksi akun palsu dan segera menghapusnya, tidak memandang siapa pembuatnya maupun dari mana akun tersebut dibuat.

Glachier mengaku tidak memiliki angka yang pasti mengenai jumlah akun yang telah mereka hapus di Indonesia karena setiap menit sistem Facebook dapat mendeteksi dan menghapus akun seperti itu.

"Sistem kami mendeteksi jutaan akun palsu setiap menit dan kami segera menghapusnya," kata dia.

Tapi, akun tidak otentik yang teroganisir lebih sulit dideteksi karena umumnya mereka dikelola manusia. Facebook memiliki tim investigasi untuk mendeteksi akun-akun seperti ini.

Akun seperti itu dilihat dari pola perilaku mereka, bukan berdasarkan konten yang mereka unggah di Facebook. Mereka umumnya mengunggah konten yang menciptakan pemahaman kurang tepat di publik.

Pada masa pemilihan umum, akun seperti ini dapat mempengaruhi narasi politik dan menciptakan pemahaman yang kurang tepat bagi publik.

Facebook juga menggandeng mitra pengecek fakta atau fact checker di Indonesia agar platform mereka tidak disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Begitu fact checker menandai sebuah berita tergolong hoax, Facebook akan mengurangi distribusi konten tersebut.

Selain itu, Facebook juga memberlakukan kebijakan transparansi iklan politik, antara lain dapat melihat siapa yang memasang iklan dan siapa yang menjadi target iklan tersebut, serta memastikan pihak asing tidak dapat memasang iklan politik di Indonesia.